GUE KAGET GILA BRO!
Temen gue gaji UMR Jakarta Rp5,3 juta. Tapi rumahnya KPR, mobilnya cash, tabungannya 150jt.
Langsung gue nanya, “Bro, lo nyambi jadi anjelo apa gimana sih?!”
Dia ketawa pelan, terus jawab satu kalimat yang bikin gue diem:
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
Baru tosdon thankyou musim ini.
Not our day Not our Season, Kita bisa belajar & bisa saling jadi lebih kuat. congrats for who winning, hari hari esok adalah milik kita @Persija_Jkt@Jakmania🥂🌹
Tanah orang Papua dihargai 300 ribu per hektar untuk PSN tebu di Merauke (tergambar di dokumen penawaran perusahaan ini).
Tapi mereka nolak bukan karena harga, melainkan hal fundamental yang gak ternilai.
PESTA BABI - behind the scene.
Selasa masih di level Polda Metro Jaya, selasa malem ada telfon, status naik ke Mabes Polri 🤣, match lokal mendadak naik ke Mabes Polri. Jis langsung diblokir katanya faktor keamanan 🤣. Stadion di ujung Jakarta aja sampe kena. Hebat tuh yg nelpon Mabes
Persija yang mengaku milik rakyat, tapi stadionnya dikuasai oleh agenda negara dan kepentingan.
Ketika tuan rumah harus berlutut di depan pintu gerbangnya sendiri, itu bukan soal sepak bola lagi.
Itu soal kekuasaan yang lupa: yang berkuasa seharusnya melayani, bukan menghalangi.
Prabowo ini bikin semua presiden pendahulunya jadinya terlihat bener kerjanya.
SBY itu nilainya 3/10, Jokowi 2/10 tapi Prabowo ini beneran 0/10. Nepotismenya gila. Temennya ditunjuk jadi Menhan yang ngurusin koperasi. Ajudannya dijadiiin Seskab. Adiknya dikasih jabatan multifungsi. Ponakannya dikasih Deputi BI.
Ekonomi lagi ambruk-ambruknya tapi presidennya macem gini. Hancur total.
Gila ya. Pekerjaan didikitin. Ekonomi disulitin. Rakyat dimiskinin biar gaada pilihan lain selain jadi buzzer atau ngejilat pemerintah dengan cara apapun. Gila. Rezim jahanam.
BERHENTI PASRAH SAMA KEADAAN, BERJUANG !
Jangan menghemat pengeluaran, Fokus lah meningkatkan pendapatan !
Kalo kerja 8 jam sehari mu hasilnya masih ga cukup , tambah waktu 4 jam buat cari tambahan
- Ngojek
- Jualan ofline
- Jualan produk digital
- Afiliasi marketplace
- Buka kursus
- Cari uang di web3
- Jadi konten kreator
Lakukan apa aja yang penting ga merugikan lain !
Lu tu manusia, bukan babi di kandang yang cuma bisa ngarepin dikasih makan tuannya. usaha !
Stop porn = energi balik.
Cari duit = percaya diri balik.
Ibadah = disiplin balik.
Olahraga = mental kuat balik.
Berbuat baik = respect balik.
Lo mulai dari yang mana dulu?
Hukum alam dalam Surah Al-Isra ayat 7 :
• Yang membantu, akan terbantu.
• Yang menghina, akan terhina.
• Yang bersyukur, akan dicukupkan.
• Yang serakah, akan kekurangan.
• Yang berbohong, akan dibohongi.
• Yang menyakiti, akan disakiti.
• Yang curang, akan dicurangi.
• Yang meremehkan, akan diremehkan.
• Yang menipu, akan tertipu.
• Yang merendahkan, akan direndahkan.
Guys gw mau fokus ke satu kalimat Prabowo yang kalau dipikir dalam-dalam implikasinya sangat besar.
'Daripada uang dikorupsi lebih baik rakyat saya bisa makan.'
Kalimat itu terdengar heroik. Tapi coba bongkar artinya.
Prabowo secara tidak langsung mengakui bahwa kalau MBG tidak jalan uang itu kemungkinan besar akan dikorupsi.
Itu bukan asumsi yang dia buat. Itu keyakinan yang dia pegang cukup kuat untuk dijadikan justifikasi program senilai Rp335 triliun.
Dan ini yang perlu ditanyakan langsung.
Pak kalau Bapak tahu uang itu akan dikorupsi kalau tidak dipakai MBG berarti Bapak tahu di mana korupsinya terjadi. Berarti Bapak tahu sistemnya yang rusak. Berarti Bapak tahu siapa yang main.
Kenapa jawabannya adalah alihkan uangnya ke MBG bukan berantas korupsinya?
Itu bukan solusi. Itu workaround. Itu cara bypass masalah tanpa menyelesaikan masalahnya.
Ibarat rumah bocor bukan diperbaiki atapnya tapi diletakkan ember di bawah tetesan air. Embernya berguna. Tapi atapnya masih bocor.
Dan ini yang lebih mengkhawatirkan.
Kalau logikanya adalah 'daripada dikorupsi lebih baik untuk rakyat' maka logika yang sama bisa dipakai untuk program apapun. Bikin program X daripada uangnya dikorupsi. Bikin program Y daripada uangnya dikorupsi.
Tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan dasarnya kenapa sistemnya masih memungkinkan korupsi sebesar itu terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab?
Prabowo sudah 1,5 tahun menjabat. Dia punya kekuasaan eksekutif penuh. Dia punya mayoritas di DPR. Dia punya mandat rakyat yang besar.
Kalau dia tahu di mana korupsinya kenapa itu belum diberantas sampai ke akarnya?
Dan ini yang paling ngeri.
Kalau setelah 1,5 tahun jawaban terbaiknya masih 'lebih baik untuk rakyat daripada dikorupsi' itu artinya korupsi itu masih ada. Masih berjalan. Masih menggerogoti.
Dan MBG dengan 1.000 lebih dapur bermasalah jangan-jangan juga sudah mulai dimasuki oleh sistem yang sama yang selama ini dia khawatirkan.
Solusi untuk korupsi bukan mengalihkan uangnya.
Solusinya adalah memberantas korupsinya.