@txttransportasi Sori salfok. Bayangkan kalau pemerintah (pusat/pemda DKI) dr dl membangun hunian vertikal yg layak & terjangkau utk semua kalangan di area tsb. Makin banyak warga yg bisa tinggal dkt pusat kota scr layak, dan bagus utk planning pembangunan transum karena catchment areanya padat.
@CallmeCacink@BisKota_@CurhatKRL Iya ini aneh banget. Baru2 ini baru pertama kali dapet kereta INKA ini pas berangkat kerja. Bawa tas laptop sama tote bag yg agak berat karena bawa pritilan macem2. Pas masuk gerbong, bagian tengah udah penuh, terus berdiri deket pintu tapi ga kebagian rak. Menyala pinggangku.
Luarbiasa cara Tempo mengingatkan Presiden Prabowo. Yaitu dengan menerbitkan edisi khusus ayahanda Presiden, Sumitro Djojohadikusumo. Enam desk dikerahkan untuk memberi gambaran lengkap sosok Begawan Ekonomi ini. Lantas membandingkannya dengan kebijakan-kebijakan anaknya.. 🫡
Bantah aja fakta di filmnya, malah ribut sumber dananya. Padahal jelas tuh disebutkan sumbernya di teks film itu. Ngomong-ngomong soal sumber dana, dari mana kekayaan tuan Rp64,9 miliar?
Ingat baik-baik namanya, Nalince Wamang
Pelajar asli Papua, 17 tahun, tewas ditembak oleh tentara saat sedang mendulang emas di wilayah bekas aliran limbah tambang PT. Freeport demi mencari uang untuk kuliah
Dimiskinkan sistem, dibunuh aparat negara
Never forget, never forgive
Aku tau ini rahasia umum, tapi ngeliat ketimpangan ekonomi di Indonesia tuh perih juga ya. Ada kelompok orang yang santai banget bilang gaji 9 juta ga cukup untuk sendiri, sedangkan ada kelompok orang yang dapet gaji umr aja udah sujud syukur.
Yang menurutku harus dibekalkan kepada awardee LPDP supaya tidak gegar budaya:
1. Cultural sensitivity and appreciation
2. Academic culture
3. Stress Management
4. Money Management
5. Literature Search & Appraisal
6. Academic Writing
7. Public Speaking
8. Evidence-based Advocacy
Sebagai alumni LPDP, berikut daftar pelatihan yang kami butuhkan agar gak culture shock:
- Academic writing
- Ikut International Conference & jurnal internasional
- Strategi cari funding buat riset, paper dan conference
- Pelatihan memasak (real wkwk)
- Self management, terutama menghadapi stress kuliah dan tugas yang numpuk
- Persiapan paska kampus, either sebagai dosen, karyawan, pebisnis, atau stafsus wkwk
etc etc
Intinya butuh pelatihan dari orang2 yang pernah menjalani itu semua.
Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI:
1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin?
Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama.
2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan?
3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri?
Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan.
Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri.
Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan.
Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika.
Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya.
Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak.
Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim.
Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak.
Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial.
Bukan karena baris-berbaris.
😬
Kalian bisa rasakan kesalnya jadi mbak Asfin?
Belajar, sekolah, advokasi, berdebat spesifik pasal dalam koridor “hukum” sama orang yg modal “menurut keyakinan saya”
Nanti dibilang defisit pengamat, tapi yg dikirim dan dibayar pake pajak kita modelan begitu
Asyem.
Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.
Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".
Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.
Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.
Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.
Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.
Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:
Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.
Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.
Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.
Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.
Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”
Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.
Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.
Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.
Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.
Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.
Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.
Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.
Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.
Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.
Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...
Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.
Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.
Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.
Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.
Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.
Inilah kenapa "Tiket Konser Masih Ludes" ataupun "Starbucks Masih Rame" gabisa jadi barometer ekonomi kita.
Faktanya:
- penonton konser & pengunjung Starbucks bukan majority di masyarakat kita. Cm sebagian kecil.
- Mereka yang tetep nonton konser / doyan jajan Starbucks, either emang punya tabungan besar atau udh desperate aja krn toh mau beli rumah jg ga kebeli.
- Ini ga menutup fakta bahwa 98% tabungan masyarakat Indonesia tuh di bawah 100juta. Alias sekitar satu bulan gaji karyawan di Amerika. Kebayang ga perbandingannya sejauh apa?
Ganjar was right.
Menolak secara ideologis, tidak mengancam pemain, menjadi benchmark dan preseden bagi konsekuensi ucapan Trump.
Kalau Ganjar ga nolak piala dunia U-20 kemarin, maka kita kolektif gapunya preseden buat tau hipokritnya FIFA menghadapi Trump. 👀