Halo, pejuang CPNS! 👋🏻
Aku mau sharing sedikit tentang pengalaman tes CPNS-ku.
Alhamdulillah, aku lolos CPNS one shot di tahun 2024. FYI, instansiku Kementerian Agama, ya. Tapi secara garis besar, strategi belajar dan persiapannya bisa diterapkan juga buat teman2 yang mengincar formasi di instansi lain.
Bisa save dulu utas ini yaa guys! aku update pelan-pelan 🫶🏻
DOKSILI TOEFL ADA DISINI 🙀
Kamu lagi struggle buat belajar TOEFL, padahal butuh banget secepetnya?
Yuk, asah kemampuanmu dengan ratusan paket latihan soal TOEFL lengkap dengan pembahasannya! 📚
https://t.co/rPzXwOnpPC
untuk teman-teman yg mau jadi PNS, hindari formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. formasi Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN juga perlu diwaspadai, karena bakal dijadikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara.
Ada alumni s2 SNU balik ke indo terus jd pns dki, dikomennya banyak yg menyayangkan udh jauh jauh ke korea malah balik ke indo.
Dalem hatiku: emang enakan di seoul sih, tapi kan gaji pns pemprov dki juga segede itu😭😭 jadi ya ga sia sia balik ke indo
Gue PNS di daerah. Kemarin gue nonton video pelantikan PNS DKI yang semuanya kelihatan senyum lebar. Gue sampai pause videonya, terus buka slip gaji sendiri. Senyum mereka bisa dapat Rp20 juta, sementara senyum gue langsung hilang.
Bukan iri sama orangnya, tapi iri sama sistemnya. Kita sama-sama lolos CPNS lewat jalur yang sama. Sama-sama punya SK, sama-sama disumpah, sama-sama apel pagi, bahkan sama-sama lembur buat ngurusin masyarakat. Bedanya cuma satu, yaitu lokasi penempatan.
Biar realitanya lebih kelihatan, gue spill.
Di DKI, TPP untuk staf pelaksana bisa mencapai Rp14 juta–Rp20 juta. Sementara di daerah gue, TPP staf cuma sekitar Rp650 ribu sampai Rp1,9 juta. Di Bantul, PPPK lulusan S1 bahkan TPP-nya cuma Rp1,2 juta. Sama-sama staf, tapi nominalnya bisa beda sampai 10 kali lipat.
Kenapa perbedaannya bisa sejauh itu? Banyak yang belum tahu kalau TPP bukan berasal dari pemerintah pusat, melainkan sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD masing-masing daerah. Makanya, nominalnya bisa sangat berbeda karena mengikuti kemampuan fiskal setiap pemerintah daerah.
PAD DKI bisa mencapai triliunan rupiah, sedangkan PAD daerah kita pas-pasan, bahkan buat bayar gaji aja harus diperhitungkan. Buat checkout dress kerja yang sederhana aja kita sampai mikir berkali-kali. Apalagi kalau mau beli sepatu kerja.
Jadi, bukan PNS DKI yang salah. Kalau kita dikasih kesempatan pindah ke DKI, pasti banyak juga yang mau. Dan jujur, jadi PNS DKI juga nggak selalu enak. Biaya hidup Jakarta tinggi banget, target kerja berat, diawasi netizen setiap hari, dan salah sedikit bisa langsung viral.
Tapi tetap aja, beban capeknya sama, sementara penghargaan yang diterima beda jauh.
Menurut kalian, TPP seharusnya disamakan secara nasional supaya lebih adil, atau memang wajar kalau berbeda karena kemampuan PAD dan biaya hidup tiap daerah nggak sama?
Coba tulis di kolom komentar, kalian PNS di daerah mana dan dapat TPP berapa? Biar kita tahu siapa yang paling nyesek di sini.