Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.
Guys, ada satu pernyataan Purbaya dalam wawancara di Metro TV yang menurut gue paling penting dan paling sering luput dari perhatian publik.
Dan kalau dipahami dengan benar ini adalah pengakuan yang sangat mengejutkan tentang bagaimana keputusan ekonomi terbesar Indonesia sekarang dibuat.
Purbaya ditanya kenapa pidato RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Prabowo bukan oleh Menteri Keuangan seperti biasanya.
Jawabannya:
"APBN tahun depan penyusunnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dimulai dengan program-program unggulan Bapak Presiden.
Program itu dikluaster dulu, dipenuhi anggarannya dulu baru yang lain diisi. Approach-nya betul-betul pendekatan pembangunan Bapak Presiden.
Anggaran tahun depan sudah 100% menggambarkan kemauan Bapak Presiden.
Kalau begini yang paling paham menyampaikan kan Bapak Presiden bukan Menteri Keuangan.
Saya hanya alat untuk menjalankan."
"Saya hanya alat untuk menjalankan."
Dan ini yang paling fundamental untuk dipahami:
Di negara yang menjalankan sistem presidensial presiden memang pemegang kekuasaan eksekutif.
Dia berhak menentukan arah kebijakan.
Tapi ada perbedaan besar antara presiden yang menentukan arah dan presiden yang menentukan setiap detail anggaran dari atas ke bawah sementara Menteri Keuangan hanya alat eksekusi.
Sistem yang sehat:
Menteri Keuangan memberi masukan teknis berdasarkan data dan analisis ekonomi presiden mempertimbangkan dan memutuskan.
Sistem yang ada sekarang menurut pengakuan Purbaya sendiri: program-program presiden dikluaster dulu, anggarannya dipenuhi dulu baru yang lain diisi.
Top down 100%.
Dan ini konsekuensi yang paling berbahaya dari sistem seperti ini:
Di era SBY Sri Mulyani bisa memotong anggaran Rp133 triliun pada 2016 untuk menyelamatkan fondasi fiskal.
Dia bisa berkata tidak kepada presiden berdasarkan kalkulasi teknis yang dia pertahankan dengan keras.
Di era sekarangPurbaya sudah sangat jelas:
dia adalah alat.
Bukan penjaga fiskal yang independen.
Tapi eksekutor dari kemauan presiden.
Dan kalau kemauan presiden adalah MBG Rp335 triliun, Kopdes Rp240 triliun pinjaman dari BUMN, Danantara tanpa audit transparan, ekspor satu pintu yang diumumkan tiba-tiba
maka semua itu masuk ke anggaran.
Bukan karena data mendukung.
Tapi karena itu kemauan Bapak Presiden.
Dan ini yang paling mengejutkan tentang Bea Cukai:
Purbaya mengakui sesuatu yang belum pernah diakui secara sepublika ini oleh pejabat manapun:
"10 tahun terakhir Bea Cukai adalah lembaga yang terlindungi. Kalau ada kejahatan apapun tidak ada aparat hukum yang boleh masuk.
Seperti kandang untuk mengembangbiakkan calon-calon koruptor karena mereka aman."
Sepuluh tahun.
Kandang koruptor.
Tidak ada aparat yang boleh masuk.
Diakui oleh Menteri Keuangan yang sekarang mengawasi institusi itu.
Dan ini konteksnya: under invoicing Rp15.400 triliun dalam 34 tahun sebagian besar difasilitasi oleh Bea Cukai yang selama satu dekade terakhir saja sudah diakui sebagai kandang koruptor yang tidak bisa disentuh aparat.
Yang paling penting adalah pengakuan yang disampaikan dengan sangat santai dan tanpa disadari betapa beratnya implikasinya:
"Anggaran tahun depan sudah 100% menggambarkan kemauan Bapak Presiden.
Saya hanya alat untuk menjalankan."
Menteri Keuangan yang sehat bukan alat. Dia adalah penjaga fiskal yang bisa mengatakan tidak kepada presiden ketika data menunjukkan kebijakan itu berbahaya.
Yang bisa memotong anggaran meski presiden tidak suka. Yang bisa mempertahankan disiplin fiskal meski ada tekanan politik.
Tapi kalau Menteri Keuangan sudah menyebut dirinya sendiri hanya alat maka tidak ada lagi penjaga fiskal yang independen. Tidak ada rem.
Tidak ada yang bisa menghentikan program-program yang secara teknis bermasalah selama itu kemauan Bapak Presiden.
Dan 60 sampai 70% keberhasilan penguatan mata uang di negara berkembang ditentukan oleh kepercayaan investor terhadap independensi dan kredibilitas institusi ekonomi bukan dari intervensi dolar.
Ketika Menteri Keuangan sendiri mengakui dia hanya alat kepercayaan itu akan sangat sulit dibangun kembali dengan cara apapun.
proyek deforestasi terbesar di dunia ada di Merauke
laporan sejumlah media internasional dan lembaga lingkungan menyebut proyek ini sebagai “world’s biggest deforestation project”
Analisis Mighty Earth dan The TreeMap menunjukkan aktivitas pembukaan lahan terus meningkat di wilayah Papua selatan dalam beberapa tahun terakhir
Sejak 2010, pemerintah telah menggagas program MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate yang mengalokasikan sekitar 2,5 juta hektar lahan untuk pengembangan industri pangan dan energi
Bukan cuma babat hutan tapi Seharusnya pemerintah juga memperhatikan nasib warga dan habitat satwa yang ada didalam nya
@tempodotco Roy Suryo dan dr Tifa sudah membuktikan tuduhannya. Tinggal konfrontasi saja di pengadilan. Dalil 'yg menuduh yg membuktikan' adl membuktikan tuduhannya.
Seskab Teddy sebut nama Kaisar & Putera Mahkota Jepang kyak nyebut nama teman-teman dia di kujungan resmi kenegaraan.
Orang ini paham sopan santun diplomatik gak sih?
Pdhal dlm dunia diplomasi, protokol bukan sekadar formalitas basa-basi; ia bahasa penghormatan antarnegara.
Mengabaikan gelar resmi kepala negara asing, terutama monarki dgn sejarah panjang sprt Jepang, merupakan bentuk kecerobohan komunikasi yg sangat serius & memalukan.
Kaisar Jepang: His Majesty (HM) Emperor Naruhito (Yang Mulia Kaisar Naruhito). Di Jepang, beliau juga disebut sebagai Tenno Heika.
Putra Mahkota Jepang: His Imperial Highness (HIH) Crown Prince Akishino (Yang Mulia Putra Mahkota Akishino)--tidak dipanggil lagi nama lahirnya: Fumihito.
Penggunaan nama langsung terhadap simbol tertinggi negara sahabat oleh seorang Seskab adalah cermin dari dangkalnya literasi diplomatik.
Sebagai pejabat tinggi yg melekat pada lingkar utama kekuasaan, Seskab Teddy seharusnya memahami bahwa setiap kata yg keluar dari mulutnya membawa beban representasi negara.
Menyebut nama Kaisar Naruhito tanpa embel-embel "Yang Mulia" bukan sekadar menunjukkan keakraban yg dipaksakan, melainkan arogansi linguistik yang memalukan.
Di panggung internasional, ketidakmampuan membedakan cara bicara di warung kopi dgn forum kenegaraan adalah sinyal ketidaksiapan mental & intelektual dlm mengemban tugas birokrasi tingkat tinggi.
Tindakan ini merendahkan marwah diplomasi Indonesia & mempertontonkan defisit etika yg nyata.
Jika seorang Seskab gagal menguasai tata krama dasar protokoler, hal itu memberikan kesan bahwa pemerintahan kita dikelola oleh individu yg tidak menghargai kedaulatan budaya bangsa lain.
Diplomasi menuntut presisi, bukan sekadar gaya; dan dalam kasus ini, Seskab Teddy telah gagal memberikan rasa hormat yg menjadi hak dasar mitra internasional kita.
Min @KemensetnegRI, ini saya bertanya murni ya. Berbasis protokoler dan kapatutan pertemuan pemimpin dua negara. Kepala Negara.
Ini kan acara resmi undangan Kaisar Jepang ya. Artinya undangan Kepala Negara pada Kepala Negara. Tapi yg mengganjal saya, itu Mas Teddy duduk sebagai apa di meja? Posisi terhormat yang Perdana Menteri Jepang saja tidak akan ambil jika itu pertemuan dua kepala negara (CMIIW).
Kedua, Mas Teddy itu hanya eselon 2 di Setneg kan? Masih ada di rombongan yang jauh di atas itu, eselon 1 bahkan Menteri hingga Menko. Kenapa koq malah eselon 2 yang di sebelah kanan Presiden?
Kalau putra Presiden, itu wajar dalam jamuan kenegaraan, apalagi memang Pak Prabowo saat ini masih sendiri, wajar duduk bersama Kaisar mendampingi bapaknya di jamuan kenegaraan.
Coba jelaskan agar tidak jadi isu, bukan hanya nasional juga International.
Mungkin bisa dicek di protokoler Kemenlu, apa pernah kejadian seperti ini.
Terimakasih jika dijelaskan.
@pandji Klo kalian lapor, nih sy buat tanggapan mereka "ye beda donk, pandji kan menulis materi, yg artinya dia melakukan itu dengan sadar dan sengaja. Klo pak bhlil ini ga sengaja, brcanda, kepleset lidah saja, setiap orgkan pny salah, mohon dimaafkan saja lah, apalagi ini bln ramadan"
@AdamVelcro Klo palsu ya penjara donk. Trus rakyat berhak mengkaji ulang apakah semua produk hukum yg dibuat sah atau tidak. Dan percayalah klo palsu yg masuk penjara ga cuma satu orang tapi banyak.
Kembali Terulang Menteri Termul Mencoreng Wajah Presiden Prabowo
Katakanlah kita orang kaya lalu suatu ketika kita mendapatkan musibah, terus ada tetangga yg menyumbang atas nama duka cita dan rasa kesetiakawanan, maka sebagai manusia yg berakal, beragama dan berbudi, tak boleh lah kita jumawa merendahkan pemberian orang itu.