Di Dit ™ ❣️🇵🇸

just a photographer wanna be..
Speak for myself.

[Di Dit ™ ❣️🇵🇸 @rdiditfa]

#NowWatching Runner (2026) 🎥🎬 🌟🌟🌟🌟 entertaining.. 😅 https://t.co/KofQkx5aaO typical Reacher action 👊🏽

[Di Dit ™ ❣️🇵🇸 @rdiditfa]

#NowWatching Heart of the Beast (2026) 🎥🎬 🌟🌟🌟🌟 heartfelt story.. awesome cinematic landscapes.. https://t.co/BPj5ulRt5Z family movie 👍🏽

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Berbagai pihak di Aceh, mulai orang tua korban penembakan, mahasiswa, kelompok sipil, hingga gubernur, menuntut penyelidikan transparan dan independen terkait insiden penembakan di Pidie, Aceh, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai belasan lainnya. Apa reaksi Jakarta dan TNI Angkatan Darat? https://t.co/E33AQJrNNO

[Acheh Imperial Archives @achehsultanate]

TNI melakukan Tembakan membabi buta terhadap sipil tak bersenjata pada acara Maulid di Tiro, Pidie 4 November 2026.

[Melihat Indonesia @Melihat_Indo]

Siapa yang Paling Kenyang di Proyek MBG?
Oleh: Bonbon

Di Klaten, ada legenda bernama Pasar Legen. Buatku, tempat itu bukan sekadar pasar loak biasa, melainkan pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan isi dompetku sejak masih berseragam abu-abu putih.

Dulu, pas badai Covid menghantam dan para pejabat sibuk berpidato di televisi soal ekonomi yang nyaris sekarat, aku justru berhasil survive. Resepnya sederhana: jual beli barang seken alias thrifting—bahasa kerennya anak-anak skena yang sok kalcer. Bangun subuh, tancap gas motor menempuh jarak dua puluh kilometer dengan modal uang saku yang utuh gara-gara sekolah daring. Pemerintah menyuruh lockdown, tapi jalan rezeki rakyat jelata justru terbuka lebar di lapak-lapak kumuh.

Waktu itu hukum pasar berjalan sangat sehat. Barang hasil ngawul cukup difoto estetik sedikit, diunggah ke internet, langsung diserbu penawar. Roda ekonomi berputar kencang, pembeli girang, penjual kenyang.

Setelah hampir empat tahun pensiun dini karena sok sibuk mengurusi skripsi dan tetek bengek dunia perkuliahan, hari ini aku memutuskan balik lagi. Niat awalnya murni nostalgia—menghirup kembali aroma khas tumpukan baju bekas dan debu jalanan.

Sialnya, Pasar Legen tak lagi sehangat dulu. Kerumunan orang memang masih ada, tapi gerak-gerik mereka beda. Kebanyakan cuma berdiri bengong, menonton layaknya turis kebingungan tanpa niat mengeluarkan sepeser pun uang dari dompet. Harga barang-barang seken mendadak melonjak ugal-ugalan—bukan karena banjir peminat, melainkan cara putus asa para pedagang menutup lubang rugi harian.

Naluriku yang biasanya doyan menawar mendadak beralih profesi jadi wartawan investigasi dadakan. "Nopo sakniki sepi, Lik?" tanyaku iseng ke seorang penjual. Tanpa basa-basi, keluhan seragam meluncur dari bibir mereka: sepi pembeli, dagangan mandek, boro-boro ada transaksi, yang sekadar menawar harga saja bisa dihitung pakai jari sebelah tangan.

Ini anomali gila. Kalau pasar kasta terbawah tempat perputaran uang receh saja sudah megap-megap begini, berarti ada yang sangat busuk di ruang kendali kekuasaan.

Di tengah kepala yang pusing memikirkan misteri ekonomi akar rumput, aku melipir ke warung soto di pinggir jalan Jogja-Solo. Di kawasan Solo Raya, soto seger lima ribuan adalah penyelamat hidup kaum berkantong pas-pasan. Warungnya lengang. Awalnya aku kira wajar karena jam nanggung, bukan jam sarapan apalagi makan siang.

Semangkuk soto panas dan segelas teh tawar mendarat di meja, tapi diantar dengan raut wajah si penjual yang tertekuk lesu—persis potret orang yang baru saja kehilangan harapan hidup. Pertanyaan yang sama kembali meluncur dari mulutku, dan jawabannya meremukkan hati.

Ibu bakul soto ini rupanya sedang terjepit di antara dua batu karang kebijakan maha agung. Subuh tadi saat kulakan, ia harus adu sikut menghadapi harga telur, ayam, dan tepung yang meroket tajam akibat diborong rantai pasok SPPG yang mulai menjamur. Giliran warungnya buka, meja-meja kursinya kosong melompong. Kenapa? Karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin anak-anak sekolah tak lagi mampir sarapan soto bareng orang tua mereka.

Dari sini aku mulai merenung: kalau anak sekolah cuma kebagian menu seadanya di kotak makan, dan ibu bakul soto ini piringnya dipaksa kering, lantas siapa yang sebenarnya paling kenyang di balik proyek MBG?

Jawabannya jelas bukan rakyat di pinggir jalan. Yang kenyang adalah korporasi raksasa pemasok bahan pokok yang meneken kontrak triliunan tanpa risiko gagal bayar. Yang kenyang adalah para calo tender, broker logistik dapur sentral, dan segelintir elit pemilik akses lisensi yang mendadak jadi bos katering negara. Mereka berpesta pora di atas penderitaan warung-warung kecil yang pelan-pelan dicekik mati modal.

Sotoku tersisa separuh, nafsu makanku menguap seketika digilas cerita pilu di depan mata. Ritual santai menghisap sebatang rokok sambil menyeruput teh hangat mendadak hilang selera. Aku bergegas bayar dan pulang, menelan kenyataan pahit bahwa "keberhasilan" angka-angka di tabel kementerian dibayar kontan dengan air mata pedagang kecil di trotoar.

Belum genap setengah perjalanan pulang, indikator bensin di motorku berkedip panik. Lengkap sudah komedi hari ini. Aku terpaksa menepi ke pom bensin terdekat, bersiap mengantre panjang di bawah terik matahari yang menyengat ubun-ubun demi mendapatkan secuil jatah subsidi—cairan Pertalite yang kian hari statusnya makin menyerupai bantuan sosial yang dipersulit.

Antreannya mengular sampai ke bahu jalan, campur aduk antara knalpot panas, bau aspal sangit, dan dengusan napas orang-orang yang sudah kehilangan sisa-sisa kesabaran. Di depanku, seorang bapak paruh baya penarik ojek pangkalan berkali-kali menatap layar ponsel retaknya yang sepi orderan, sambil menghitung recehan logam di telapak tangan yang gemetar. Di belakangku, seorang ibu menggendong balita yang menangis kejer kegerahan, sementara ia sibuk mengipasinya dengan sobekan kardus bekas.

Setengah jam terjebak dalam barisan keputusasaan itu, giliranku hampir tiba. Tepat dua motor sebelum motorku menyentuh nosel pengisian, petugas berseragam merah memasang plang besi bertuliskan spidol alakadarnya: Pertalite Habis, Sedang Menunggu Pasokan.

Hening sesaat, sebelum akhirnya makian lirih dan desah pasrah serentak membubung ke udara. Tidak ada yang berani mengamuk, tenaganya sudah habis diperas sejak subuh.

Aku terdiam di atas jok, menatap indikator bensin yang kini mati total. Dompet tipis, tangki kosong, perut cuma terisi separuh mangkok soto, dan jarak rumah masih belasan kilometer lagi. Mau beli bensin nonsubsidi uangnya kurang, mau dorong motor ragaku sudah kepalang remuk.

Di titik inilah aku benar-benar paham arti "gizi" dalam kacamata penguasa. Penderitaan rakyat kecil bukan lagi sekadar metafora di buku teori, melainkan rasa haus yang mencekat tenggorokan di tengah antrean bahan bakar yang sia-sia, sementara di layar ponsel, para petinggi negara sibuk memamerkan menu piring gratis di depan kamera.

Aku memang bukan ekonom hebat seperti Ferry Irwandi yang punya basis teori ekonomi sekuat karang dan data serapi etalase. Aku juga jelas tidak sehebat Purbaya yang begitu lihai mengotak-atik neraca keuangan negara lewat angka-angka di atas kertas. Aku cuma seorang pemuda biasa—anak kemarin sore yang kebetulan membaca sinyal krisis bukan dari grafik Bloomberg, melainkan dari denyut nadi Pasar Legen dan mangkok soto yang kian sekarat.

Long live Pasar Legen Jatinom. Lekas sembuh, perekonomian Indonesia. Jangan sampai rakyatnya keburu mati kelaparan sebelum sempat melihat mereka yang kenyang itu insyaf.

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren.

Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar.

Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren.

Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati!

Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya.

Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup.

Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa.

Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban.

Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun.

Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya.

Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab:

1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu?

2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab?

3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak?

4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga?

5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini?

Sikap dan tuntutan saya:
1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung.

2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati.

3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara.

4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan.

5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun.

Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri.

Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan.

Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kapolri @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua KPAI @KPAI_official
8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Dokumenter "Aksi Warga: 2 Tahun Prabowo-Gibran" sudah tayang di YouTube Watchdoc Image https://t.co/ShCGq0y0Tm

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia relatif dalam keadaan baik, menegaskan capaian pemerintah, sekaligus menanggapi kritik soal kabinet gemuk.

Namun, bagaimana dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari bencana yang belum tertangani tuntas, persoalan kebebasan sipil, hingga polemik anggaran program pemerintah?

Menanggapi hal tersebut, Fathimah Azzahra dari BEM UI menilai pemerintah seharusnya tidak bersikap denial terhadap kritik dan realitas yang terjadi di lapangan. Sebab, jika pemerintah terus menyangkal persoalan yang ada, bagaimana perubahan bisa terjadi?

#Watchdoc

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Mungkin Malaysia dah capek menjerit dan berdiskusi bahkan setelah kemaren bantuan Malaysia diterima beberapa hari kemudian langsung ditangguhkan.

Jadi parlemen Malaysia kini menyindir prabowo, mungkin dengan bahasa melayu tak paham maka mereka gunakan bahasa jawa karna mereka tau penguasa Indonesia itu di jawa😅

Semoga dengan bahasa jawa ini prabowo pahamilah jangan lagi keras kepala. Musibah ini musibah bersama jadi mesti harus ada effort bersama untuk menyelesaikan jangan sombong kalo masih miskin🙏

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Keracunan MBG Hari ini korban diperkirakan mencapai ratusan, Kondisi rs sudah tidak bisa tampung korban
Lokasi RS Siloam Putra bahagia

Cirebon 20 oktober 2026

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Sekitar pukul 18.20 WIB, massa membentangkan spanduk besar berisi tuntutan rakyat di Tugu Tani, Jakarta, pada aksi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu tuntutannya tentang penanganan karhutla untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

#Watchdoc

[Project Multatuli @projectm_org]

Hari ini, 20 Oktober 2026, mahasiswa melakukan aksi di berbagai daerah merespons dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kontributor kami merekam aksi mahasiswa di Jakarta dan Yogyakarta.

Mereka mengusung berbagai tuntutan, di antaranya adalah:

1.Tetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, Adili korporasi, dan pulihkan ekosistem
2.Benahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial
3.Hentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi
4.Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
5.Turunkan biaya Pendidikan serta wujudkan sistem Pendidikan yang mengabdi kepada rakyat

📷🎥: Johanes Hutabarat, Yaya Ulya, Adrian Mulya

#AksiMahasiswa #IndonesiaSadar #ProjectMultatuli

[Kompas.com @kompascom]

Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga memicu masalah karhutla, sehingga asapnya menyebar ke Singapura.

Dalam keterangannya, NEA mengatakan bahwa kebakaran tersebut diduga terjadi di lahan konsesi tujuh perusahaan itu.

Ketujuh perusahaan tersebut ialah:
1. PT Bumi Andalas Permai
2. PT Bumi Mekar Hijau
3. PT Paramitra Mulia Langgeng
4. PT Sumatera Alam Anugerah
5. PT SBA Wood Industries
6. PT Hutan Lestari Raya
7. PT Bangkanesia

NEA telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tindakan Pencegahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA).

Mereka diminta mengerahkan petugas pemadam untuk memadamkan api, menghentikan atau tidak memulai pembakaran lahan, serta menyerahkan rencana penanganan kebakaran dan pencegahan kepada NEA agar peristiwa serupa tidak terulang.

"NEA menegaskan akan terus mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pencemaran kabut asap lintas batas yang berdampak pada Singapura," tulis NEA dalam siaran pers, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Kamis (15/10/2026) mengatakan, pemerintahnya sedang menyelidiki perusahaan yang mungkin bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang memperburuk kabut asap, sehingga mengakibatkan adanya kabut asap lintas batas.

Sumber: National Environtment Agency Singapore, CNA

~R #Karhutla #Singapura #Global

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan yang pertama kali. Tahun 2015, karhutla juga terjadi. Dampak yang ditimbulkan sangat besar. Sebanyak 2,61 juta ha hutan dan lahan terbakar. Lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap. Lebih dari 600 ribu jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sebanyak 24 orang meninggal dunia.

Namun, penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan dinilai tumpul.

Apakah karhutla tahun 2015 ini akan menjadi pembelajaran? Atau justru terulang dengan dampak yang lebih parah?

#Karhutla #Watchdoc

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sejak 18 Agustus-13 Oktober 2026 sebanyak 283.270 orang di tujuh provinsi terpapar penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun, sedangkan 63.711 diderita oleh bayi dibawah 5 tahun.

Sampai kapan masalah ini bisa diselesaikan? Sampai kapan karhutla tidak terus berulang? Apa yang ditunggu pemerintah?

#Karhutla #watchdoc

[Project Multatuli @projectm_org]

“Karhutla tahun ini merupakan yang paling parah,” kata Zubaidah, membandingkan dengan peristiwa serupa, lima tahun silam.

Ia menambahkan, kondisi ini semakin menyulitkan karena dalam 1-2 bulan terakhir hujan hampir tidak turun di Banjarbaru dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Selatan.

Pada musim kemarau sebelumnya, hujan masih sesekali turun sehingga kondisi lahan tidak sekering sekarang.

https://t.co/niCcOI4vUP

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

"ASIMETRIS" di Youtube Watchdoc Image https://t.co/FzVm74uID3

Masyarakat Dayak di Kalimantan berladang menggunakan pengetahuan adat yang diajarkan oleh leluhur.

​Namun pada 1995, Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 Juta Hektar mengeringkan lahan gambut Kalimantan untuk sawah program swasembada pangan hingga memicu kebakaran hutan skala besar pada 1997.

​Saat karhutla berulang, masyarakat adat kerap dikriminalisasi dan dituduh sebagai pemicu kebakaran. Salah satunya kasus 6 peladang adat di Sintang ditangkap pada 2019 yang kemudian diputus bebas pada 2020.

#Karhutla #Watchdoc

[Project Multatuli @projectm_org]

Negara tampak lebih sibuk merumuskan cara mematahkan gerakan demokratis ketimbang memenuhi hak rakyatnya. Ada makna tersembunyi dari korporatisasi ormas dewasa ini: paranoia negara terhadap gerakan massa.

Tindakan-tindakan kita, betapapun tampak sederhana seperti berpendapat, berkumpul, dan berserikat, bikin penguasa takut.

https://t.co/rsKEFiaH3o

[Di Dit ™ ❣️🇵🇸 @rdiditfa]

#NowWatching Matchbox the movie (2026) 🎥🎬 🌟🌟🌟 family movie.. 😄👍🏽 https://t.co/mS5uqBfgwJ fast-furious style 🛻

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Pemerintah baru aja ngeresmiin 11 proyek baru di kawasan PT. IWIP, Halmahera Tengah.

Investasi 180 triliun itu bukannya menyejahterakan malah menimbulkan bencana.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

HUTAN YANG TERBAKAR AKAN DITANAM SAWIT🥺

Pemerintah berencana memanfaatkan sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi di Indonesia sebagai sumber bahan baku utama untuk pengembangan biofuel B50 hingga B100. Langkah ini ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang Investor Daily Summit 2026 di Jakarta.

Hashim menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan berfokus pada hutan rusak yang telah kehilangan tutupan kayunya akibat penebangan liar dan hutan yang terbakar. Bukan kawasan hutan primer. Optimalisasi lahan kritis yang kini didominasi semak belukar ini diproyeksikan menjadi strategi kunci dalam mendorong pencapaian target swasembada energi nasional. Selain optimalisasi lahan kritis, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada pemulihan sekitar 23 juta hektare kawasan taman nasional yang mengalami kerusakan akibat aktivitas ilegal.

Langkah tegas pengambilalihan lahan serta penggalangan pendanaan global terus dimaksimalkan untuk merehabilitasi kawasan konservasi tersebut. Namun, wacana ini menuai kritik dari sejumah organisasi masyarakat sipil lingkungan hidup.

Para pengamat dan aktivis menilai bahwa lahan terdegradasi seharusnya difokuskan pada pemulihan fungsi ekologis dan perlindungan masyarakat adat setempat, serta mengkhawatirkan eksploitasi besar-besaran untuk monokultur biofuel justru berisiko memicu deforestasi baru akibat lemahnya pengawasan di lapangan.