Menteri Pendidikan di series ini tahu gimana seluk-beluk pendidikan dan kondisi sekolah karena anaknya guru, sekaligus korban.
Aku sering bilang kalo Menteri Pendidikan ga punya background guru (sekolah negeri) ga bakalan bisa tau kebutuhan pendidikan negara ini. At least istrinya atau anaknya guru lah.
Dia sejak awal sudah jujur bahwa tujuan dia berkuasa adalah agar bisnisnya bisa berjalan mulus kembali, tapi para pemilihnya menutup mata. Sekarang, kita semua yang merasakan.
Indonesia punya 56 juta "pengusaha."
Malaysia cuma 3 juta.
Kedengarannya bangga. Padahal itu alarm.
Malaysia 75% pekerjanya formal, bergaji, terserap sistem.
Indonesia? 38%.
Sisanya jadi "pedagang" bukan karena mau, tapi karena nggak ada pilihan lain.
Bukan wirausaha. Survival mode.
Selisih itu bukan bukti kita lebih entrepreneur.
Itu bukti sistem kerja kita gagal nyerap orang.
Baru beres nonton video ini di yt.
Dan saya tersadarkan kalo menjamurnya org yg jualan seblak, cilok, gorengan dan pedagang olahan tepung lainnya di jalanan bukanlah tanda kebangkitan ekonomi rakyat, tpi sinyal keputusasaan (necessity entrepreneurship) untuk menutupi status pengangguran.
Setidaknya ada 6 poin yg saya dapati :
• Jebakan low barrier to entry: Bisnis olahan tepung dipilih cuma krn modalnya murah dan gk butuh keahlian khusus.
Dampaknya, terjadi ledakan keseragaman yg memicu kanibalisme ekonomi (sesama pedagang kecil saling mematikan di radius beberapa meter saja)
• Romantisasi penderitaan oleh negara: Narasi "UMKM Pahlawan Ekonomi" dikritik sebagai alat politik agar negara bisa lepas tangan dari kewajiban menyediakan lapangan kerja formal dan jaring pengaman sosial.
• Paradoks data pengangguran: Angka pengangguran resmi terlihat turun, tpi pekerja sektor informal melonjak smpe 60%. Ini adalah fenomena pengangguran terselubung, tercatat bekerja, tapi pendapatan minim dan gk menentu.
• Perang Harga vs Hancurnya Daya Beli: Di tengah inflasi dan turunnya kasta kelas menengah, merek bukan lagi faktor penting. Pedagang terpaksa memotong margin keuntungan demi mempertahankan konsumen yg sensitif harga.
• Ironi "Negara Tepung" yg 100% Impor: Indonesia menopang jutaan pedagang kecil dari komoditas yg gak bisa tumbuh di tanah sendiri. Ketergantungan impor gandum yg mutlak membuat nasib pedagang cilok di jalanan sangat rentan terhadap konflik geopolitik dunia dan kurs Dolar.
• Model bisnis ini udah di titik jenuh. Para pedagang seperti berjalan di tempat, bekerja keras 12 jam sehari menghirup asap jalanan, tetapi posisi finansialnya gk bergeser maju sama sekali.
Source : https://t.co/YnzpIZpO3L
Semalam saya analisis ada kemungkinan Dadan MBG bukan dipecat tapi “diamankan”.
List potensi fraud BGN:
1. Infrastruktur TIK 5.000 SPPG: Rp 665 M -> penunjukan langsung
2. Sistem Informasi Gizi Nasional: Rp 600 M -> penunjukan langsung
3. Motor listrik 21.801 unit: Rp 1,2 T -> e-katalog, supplier tunggal
4. Tablet & perangkat IT: Rp 830 M -> e-katalog
5. Pakaian & kaos kaki: Rp 622 M -> swakelola Unhan
6. Sertifikasi halal: Rp 141 M -> diduga pemecahan paket, dilaporkan ICW ke KPK
7. Jasa akomodasi sosialisasi: Rp 18,2 M -> penunjukan langsung
8. Rekomendasi kebijakan gizi: Rp 10 M -> penunjukan langsung
9. Jasa EO (31 paket): tidak dirinci -> tanpa tender kompetitif
10.Pengelolaan opini publik: Rp 800 juta -> e-purchasing
Total teridentifikasi: >Rp 4 triliun.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
UPDATE!
Data poster exhibitor di Liver week 2026 Korea.
Banyak nama dari Indonesia yang tidak memiliki background medis.
Ada yang mencurigai ini sindikat dan terkait dengan The Pranala Institute, Yogyakarta.
Nama-nama terkait menurut saya sebaiknya segera klarifikasi terkait kecurigaan masyarakat yang tengah memanas ini.
@mfsa118 A combination of so many things. Langkah haram memainkan konstitusi, politik uang, and most of all, most of us (half of the total voters) were dumb enough to be deceived by his joged gemoy.