silvana ratri

gue asik2 aja selama elo kaga' nyenggol gue

[silvana ratri @silvanarw]

Yuk bantu edukasi sekitarmu
Biar PPKM g diperpanjang lagi
Biar covid19 segera pergi

#PPKMDaruratBerdampakBaik #ppkmdarurat #ppkm #diperpanjang

[Project Multatuli @projectm_org]

Ada militer di mana-mana. Dan ketika ada masalah di mana-mana, militer dijadikan solusinya.

Kamu pilih mana? Diam saja atau stop militerisasi?

#KoperasiMerahPutih #Militer #Tentara

[salam4jari @salam4jari]

Siapa bilang Indonesia nggak darurat demokrasi?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

96.000 pasukan, 107.000 pengungsi, 2,5 juta hektar hutan, 1.800 salib merah, 2.000 ekskavator,

Haji Isam, keluarga Fangiono, Martua Sitorus, Wilmar International, Sucrogen Australia, Prabowo Subianto, Amran Sulaiman, Sjafrie Sjamsoeddin, Bahlil Lahadalia,

PESTA BABI

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Di suatu negara yang aneh

Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe

[𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 @blank0429]

Almarhum Gusdur dimakzulkan krn dianggap lakukan kesalahan serius oleh DPR-MPR

Yakni:
▪︎Buloggate & Bruneigate (tidak kebukti)
▪︎Upaya bekukan DPR & MPR (Dekrit 23/7/2001)
▪︎Pecat Kapolri tanpa persetujuan DPR

Nah kalau yg jelas² langgar Konstitusi berkali-kali gimana?👇

[MANTO @KangManto123]

SADIS ‼️‼️

[Semut Api Media @semutapi_media]

Polres Ketapang, Kalimantan Barat, mengeluarkan dua panggilan berturut-turut kepada Tarsisius Fendy Sesupi dan Ricky Prasetya Mainaiki, tokoh adat Kualan Hilir.

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Masih ingat peristiwa #ReformasiDikorupsi pada September 2019? Saat itu ribuan masyarakat dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa aksi demonstrasi di gedung DPR RI. Mereka menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR dan rancangan undang-undang yang bermasalah.

https://t.co/h6Bx4cqFaW

Kemarin, DPR mengesahkan RUU KUHAP yang juga ditolak masyarakat karena proses penyusunannya tertutup, banyak pasal yang memperluas kewenangan tanpa pengawasan, sebaliknya perlindungan bagi warga malah menyempit.

Menurut kamu bagaimana? Apakah masih sama dengan rezim terdahulu?

#semuabisakena #tolakkuhap #watchdoc

[Pusaka Bentala Rakyat @BentalaRakyat]

Bahkan jauh sebelum diwacanakan revisi KUHAP di Papua praktik-praktik ilegal kerap dilakukan oleh aktor penegak hukum untuk menekan kebebasan masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasi mereka. Entah bagaimana lagi suramnya negeri ini usai disahkannya RKUHAP.
#tolakRKUHAP

[Pembela Hak Asasi & Pemberi Bantuan Hukum @PBHI_Nasional]

ALERTA!!!
Pembahasannya sudah terburu-buru, ternyata dokumen draf naskah akademiknya diunggah 2 jam sebelum rapat paripurna berlangsung, lho!

#TolakRUUKUHAP #SemuaBisaKena

[KakekHalal @KakekHalal]

🤭🤭🤭

[LBH JAKARTA @LBH_Jakarta]

LBH Jakarta percaya bahwa kamu ngga harus turun ke jalan untuk bisa membantu mereka yang tertindas dan butuh bantuan hukum. Lewat SIMPUL (Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan), kamu bisa bantu kerja-kerja bantuan hukum secara berkelanjutan.

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Belum kelar sama rasa sakitnya penetapan Soeharto sebagai Pahlawan.

Sekarang kita dihadapi sama pengesahan RKUHAP super bahaya yang dikebut oleh DPR.

#TolakRKUHAP ❗️❗️

[dims #1312 🇵🇸🍉 @miyaminkomplit]

🥀

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Hari ini, DPR mengesahkan RUU KUHAP, pelengkap KUHP era Jokowi, yg makin membungkam kebebasan berpendapat & berkumpul. Demokrasi tidak hanya dilemahkan, tapi diberangus secara legal.

Baca laporan lengkapnya "Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?”
https://t.co/CaT13pWl2X

[R @wamadone]

Orback 😊

[salam4jari @salam4jari]

#TolakRUUKUHAP