Suwarno

[Kang-Imam @kan9imam]

Kiai yang Tidak Punya ID Card

Halimi Zuhdy

Saya masuk salah satu gang yang berada di sekitar arena Muktamar NU ke-35. Di situ saya bertemu seorang kiai sepuh. Tidak ada ID card di dadanya. Saya tidak tahu beliau siapa.

Saya menyapa.
“Dari mana, Yai?”

Beliau tersenyum.
“Dari jauh.”

Hanya itu. Saya tidak mengejar pertanyaan berikutnya. Kok rasanya tidak pantas. Beliau berjalan sangat pelan. Sandalnya sederhana. Songkoknya bahkan seperti kurang pas. Seperti baru saja dipakai terburu-buru. Ada warna pirangnya.

Saya lihat beliau masuk ke masjid. Duduk. Diam. Khusyuk. Di luar, muktamar sedang ramai. Orang-orang sibuk. Kamera sibuk. Televisi sibuk.

Orang-orang dengan ID card berwarna-warni berjalan cepat. Ada yang dikejar jadwal. Ada yang dikejar kamera. Ada yang dikejar orang.

Kiai itu tidak dikejar siapa-siapa.Beliau juga tidak mengejar siapa-siapa. Mungkin memang itu tujuan kedatangannya. Tidak mencari apa-apa. Hanya ingin melihat NU. Melihat jamaah. Melihat orang-orang berkumpul.

Mungkin beliau datang dengan uang sendiri. Mungkin naik kendaraan umum. Mungkin berangkat dari desa yang namanya tidak pernah masuk berita. Desa yang bahkan mungkin tidak punya media sosial.

Di sana, setiap malam Jumat, beliau mungkin memimpin tahlil. Setiap subuh, menjadi imam. Setiap sore, mengajari anak-anak membaca Al-Qur'an. Kalau ada orang meninggal, beliau yang datang lebih dulu.

Kalau ada warga bertengkar, beliau yang didatangi. Kalau ada anak menikah, beliau yang diminta menjadi saksi dan penasihat.

Tidak ada kamera. Tidak ada live streaming. Tidak ada subscriber.
Tidak ada yang menekan tombol “like”.
Tetapi jamaahnya ada.

Dan mungkin NU bertahan sampai hari ini justru karena orang-orang seperti itu.

Saya jadi berpikir. Kita sering membicarakan NU dari atas. Tentang struktur. Tentang kepengurusan. Tentang jabatan. Tentang siapa terpilih. Tentang siapa kalah. Tentang siapa menang.

Tetapi NU juga hidup dari bawah. Dari kiai yang tidak dikenal. Dari mushala yang tidak masuk Google Maps. Dari masjid kecil di ujung desa. Dari pengajian yang jamaahnya hanya dua puluh orang. Dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana membuat dirinya viral.

Mereka hanya tahu bagaimana membuat jamaahnya tetap hidup. Mungkin kiai tadi bahkan tidak terlalu peduli siapa yang nanti menjadi pengurus.

Ia mungkin tidak hafal struktur organisasi. Tidak hafal istilah-istilah yang sering kita perdebatkan. Tetapi ia tahu satu hal: jamaah harus tetap bersama.

Saya bertemu lagi dengan kiai lain.
Saya sapa.

“Yai, dari mana?”

Ia menyebut sebuah daerah.
Saya tidak terlalu mengenalnya.

“Jauh?”

Ia tersenyum.
“Lumayan.”

Lalu berjalan lagi.Pelan.Saya memandang punggungnya. Tiba-tiba saya merasa kecil.

Kami yang sering merasa paling NU, mungkin justru terlalu sibuk membicarakan NU.

Sementara beliau-beliau itu cukup menjalani NU. Tidak banyak bicara. Tidak banyak menuntut. Tidak banyak tampil. Mereka datang. Duduk. Berdoa. Bertemu jamaah. Lalu pulang.

Mungkin suatu saat kita tidak akan lagi melihat mereka. Usia mereka sudah terlalu jauh. Langkah mereka sudah terlalu pelan. Suara mereka mungkin sudah mulai bergetar. Tetapi sebelum itu terjadi, saya ingin mengatakan:

Terima kasih, Yai.

Karena mungkin kami tidak mengenal nama panjenengan. Mungkin kamera tidak pernah merekam wajah panjenengan. Mungkin televisi tidak pernah menyebut panjenengan.

Tetapi kami tahu satu hal.
Rumah besar bernama NU ini berdiri bukan hanya karena orang-orang yang tampak di panggung.

Ia juga berdiri karena orang-orang yang diam-diam menjaga tiangnya.
Di kampung. Di desa. Di mushala. Di masjid. Di tempat yang jauh dari sorotan.

Dan mungkin, kiai yang tidak punya ID card itu justru memiliki sesuatu yang jauh lebih penting: hati yang penuh cinta kepada jamaah. Ia datang bukan untuk menjadi siapa-siapa. Ia datang karena merasa NU adalah rumahnya. Dan mungkin itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup.

[Suwarno @ssuwarno89]

Lahal Fatihah
Allahummaghfirlaha warhamha waafihi wa'fu Anha.ll

[Ayang Utriza Yakin @Ayang_Utriza]

Perpisahan terakhir.

Maaf ya Bu, tidak lagi bisa setiap hari ziarah dan doa langsung di pusara Ibu, karena harus kembali ke Belgia.😢

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.

Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang
korupsi Indonesia sudah stadium gawat
sudah mengakar dan mendarah daging

Bukan di warung kopi.
Bukan di podcast oposan.
Tapi di forum akademik Universitas Paramadina.
Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist:

Apakah Indonesia Menuju Jurang?"

Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya:

"Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri."

Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro:

Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi.
Bukan krisis politik elektoral.
Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID.

Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite.

Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga.

Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru.
Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR.

Karena sumber masalahnya bukan sistemnya.
Tapi manusianya yang menjalankan sistem.

Dan ini yang paling menghantam:
"Bukan legacy lagi. Justru diternakkan."

Satu kalimat pendek.
Tapi isinya luar biasa padat.
Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum.
Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku.

Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi.
Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara.

Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan.
Jabatan yang menjamin akses ke anggaran.
Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama.
Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Diternakkan.
Bukan diberantas.
Tapi diternakkan.

Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:

Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya.

Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya.

108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi.

Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan.

Semua ini bukan anomali.
Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan.
Jabatan sebagai alat mencari kaya.

Patronase yang diternakkan.
Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya.

Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN:
BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya.

Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang.

Ini bukan pengamat dari luar sistem.
Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius.

Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar.

Dan ini diagnosa yang paling mendasar:
Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat:

Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan.

Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya.

Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.

Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat.

Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya:

"Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas."

Ini bukan kalimat yang optimis.
Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa.

Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada.
Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan.

Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum.
Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru.

Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi.

Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama.
Bukan rekomendasi dari partai.
Bukan kedekatan dengan lingkaran istana.

Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen.

Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

[Suwarno @ssuwarno89]

Surat edaran itu manakala bertentangan dengan undang-undang diatasnya tidak bisa dijalankan. Kejaksaan Agung bukan lembaga Yudikatif.

[Parungkil Sorasuda @parungkil]

@Stakof Kalau soal yg berwenang menghitung kerugian negara yg anda maksud…itu masih polemik. Tapi Kejaksaan sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung Nomor B-1391/F/Fjp/04/2026

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Kr @karirfess]

Saya ada cerita seorang bapak.
Dia kerja 20 tahun buat biayain anaknya kuliah S1.
Lembur.
Utang.
Sampai jual tanah warisan.

Anaknya lulus. IPK bagus.
Wisuda lengkap dengan toga.

Sekarang anaknya kerja serabutan. Gaji di bawah UMR.
Dan si bapak masih senyum bilang,
"Mungkin belum rezekinya."

Yang bikin saya merenung bukan cerita anaknya.
Tapi cerita si bapak.

Dia lahir tahun 70-an.
Gak tamat SMA pun bisa buka toko,
punya rumah,
besarin anak dengan layak.

Logikanya simpel dan masuk akal:
"Dulu gw gak sekolah tinggi aja bisa. Kalau anak gw kuliah,
hidupnya pasti jauh lebih baik dari bapaknya."

Logika itu benar. Di zamannya.

Masalahnya bukan orang tua yang salah didik.
Bukan juga anaknya yang kurang usaha.

Tapi janji yang mereka pegang sudah kedaluwarsa.

Ijazah dulu adalah tiket.

Sekarang ijazah adalah syarat minimum.
Yang bahkan kadang pun masih belum cukup.

Dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebetulnya beda jauh.

Bayangin ya.

Tahun 1995,
fresh graduate langsung diperebutkan perusahaan.

Sekarang,
lowongan entry level minta pengalaman 2 tahun,
skill digital, bisa multitasking, dan siap ditempatkan di mana saja.

Gajinya?
UMR aja belum tentu.
Hampir sama kalau dikonversi ke harga waktu itu.

Tapi harga rumah, kontrakan, dan beras sudah tidak ikut berdiam di angka yang sama.

Generasi 90-an pasti hafal nasihat ini:

"Rajin sekolah, biar dapat kerja bagus."
"Kuliah dulu, baru enak hidupnya."
"Investasi terbaik itu pendidikan."

Nasihat itu bukan bohong.

Di zamannya, itu benar dan terbukti.

Tapi zamannya sudah ganti.
Nasihatnya tidak ikut ganti.

Dan anak-anak kita tumbuh sambil pegang peta zaman dulu
yang sudah tidak cocok sama jalanan yang mereka hadapi sekarang.

Saya pernah ngobrol panjang sama seorang teman.

Dia cerita,
"Bokap gw sampai jual motor buat bayar UKT semester terakhir gw."

Saya tanya, "Sekarang kerjanya apa?"
"Freelance desain. Kadang ada job, kadang enggak."

"Bokap lu tau?"
"Tau. Dia bilang sabar, rezeki ada aja. Tapi gw liat matanya... dia bingung."

Si bapak bingung bukan karena anaknya gagal.

Tapi karena cara yang dulu berhasil sekarang tidak lagi bekerja.
Dan dia tidak punya peta baru untuk dikasih ke anaknya.

Kalau anakmu masih sekolah atau mau kuliah,
jangan cuma pikirin jurusannya.

Tapi ajarin juga:

1. Ajarin dia cara kerja uang sejak kecil.

2. Bekali satu skill konkret yang bisa langsung menghasilkan.
Sebelum dia lulus dan bingung mau mulai dari mana.

3. Kasih ruang buat gagal kecil sekarang.
Biar dia gak gagal besar pertama kali justru di dunia nyata.

4. Jangan cuma bekali ijazah. Bekali juga kemampuan bertahan.

Bukan berarti kuliah tidak penting. Tapi kuliah saja sudah tidak cukup.

Soalnya begini.

Orang tua yang paling menyiapkan anaknya bukan yang paling banyak bayar biaya kuliah.

Tapi yang paling jujur bisa ngomong ke anaknya:

"Dunia yang kamu masuki berbeda dari dunia yang Ayah dan Ibu kenal.
Kita harus cari tau bareng-bareng."

Kejujuran itu lebih berharga dari SPP mana pun.

Dan seperti biasa, selalu ada dua kubu.

Kubu pertama bilang,
"Orang tua salah. Harusnya ajarin skill, bukan kejar gelar."

Kubu kedua bilang,
"Orang tua sudah benar. Anaknya yang kurang mau usaha."

Tapi ada kemungkinan ketiga yang jarang ada yang mau nyebut:
Dua-duanya sudah berusaha sebaik yang mereka bisa dengan informasi yang mereka punya.
Tapi sistemnya yang tidak pernah jujur ke keduanya.

Generasi kita mungkin adalah generasi pertama yang hidupnya lebih susah dari orang tuanya.

Bukan karena malas. Bukan karena manja.

Tapi karena peta yang diajarkan ternyata sudah tidak relevan saat mereka datang.

Dan orang tua mereka masih dengan tulus menunjuk ke peta yang didapat dulu.

[Nadirsyah Hosen @na_dirs]

Allah Belum Selesai Menulis Ceritamu

Jadi gini…

“Kalau aja dulu saya diterima di situ, mungkin hidup saya udah hancur sekarang.”

Pernah nggak sih kamu mikir gitu?
Dulu kamu nangis karena ditolak, dipecat, ditinggal, atau gagal total. Eh pas dilihat lagi, justru itu yang nyelamatin kamu. Yang kamu kira mimpi buruk, ternyata malah jadi penyelamat diam-diam.

Pertemuan kecil yang kamu anggap biasa aja, bisa-bisa ubah seluruh arah hidup kamu.

Hidup emang nggak sesederhana “berhasil” atau “gagal” di satu titik doang.

Dalam Islam, hidup itu bukan foto statis. Ini film panjang yang terus muter. Al-Qur’an berulang kali bilang: jangan buru-buru judge kejadian.

Lihat Nabi Yusuf. Dibuang ke sumur? Tamat riwayat. Dijual budak? Masa depan gelap. Dipenjara? Kelar sudah.

Tapi sumur itu justru tangga naik. Penjara itu malah pintu menuju kekuasaan. Satu episode nggak pernah jadi ending cerita.

Gimana dengan kamu? Apa sumur versi kamu yang bikin kamu merasa dibuang?

Yang bikin orang depresi itu bukan susahnya. Tapi karena dia kira susah itu ada di seluruh hidupnya. Padahal hidup masih gerak terus.

Hari ini kamu diremehin? Bisa aja besok orang-orang yang dulu ngomong “dia nggak akan jadi apa-apa” justru antri minta nasihat sama kamu.

Hari ini kamu dipecat? Bisa jadi paksaan buat nemuin potensi yang selama ini kamu kubur.

Hari ini patah hati parah? Nanti kamu ketawa sendiri inget betapa “duniamu runtuh” cuma karena orang yang ternyata nggak seharusnya kamu pertahankan.

Dulu kamu buat keputusan salah dalam hidup kamu sampai orang lain ikut susah? Iya, tapi bukan berarti otomatis kamu selamanya jadi orang jahat. Kamu masih bisa kok memperbaikinya.

Imam Al-Ghazali bilang, manusia sering ketipu sama pandangan sesaat. Seolah ya guys…Kita lihat hidup cuma dari lubang kunci, lalu langsung ngomong “game over”.
Padahal waktu itu guru terbaik.

Jadi jangan terlalu sombong pas lagi di atas. Jangan juga hancur lebur pas lagi di bawah. Cerita kamu belum tamat.

Banyak hal yang baru kamu pahami bertahun-tahun kemudian. Dan sering kali, yang kamu sebut “kehancuran” dulu, ternyata cuma pintu masuk ke versi kamu yang jauh lebih baik.

Santai aja. Allah masih nulis lanjutan ceritanya…

Tabik,

Nadirsyah Hosen

[Kang-Imam @kan9imam]

BAB KE 68
NGAJI KITAB AL HIKAM
SYEH IBNU ATHA' ILLAH AS -SAKANDARI
Syarah SYEKH ABDULLAH ASY-SYARQAWI AL-KHALWATI
Sanksi yang Ditangguhkan Bisa Jadi merupakan Istidrāj (Sanksi yang Ditimpakan secara Berangsur-angsur dan Tanpa Disadari)

[Boediantar4 @Boediantar4]

Gileeee benerrr...Tajem, pedes, en sadis kritik Haris Azhar thd rezim

[Suwarno @ssuwarno89]

@anna_hasbie Saya rasa faham mbak Anna Hasbie...,
Hanya mereka sedang mempolitisasi hukum.
Orang" seperti itu hidupnya tidak pernah damai, walau kelihatannya bahagia dan tenteram.

[Rumail Abbas @Stakof]

Karma apa yang pernah dilakukan Indonesia hingga sampai ke titik ini?

[Suwarno @ssuwarno89]

@KHMLuqman Itulah fakta nyata keadaan sekarang Pak Kyai.

[KHM.Luqman Hakim, Ph D @KHMLuqman]

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

1. Takbiri Hawa Nafsu
2. Takbiri Syetan dan pasukannya
3. Takbiri dunia nseisinya
4. Takbiri Akhirat seisinya
5. Tajbiri segala hal selain Allah swt

Maka anda akan memasuki Alam Fitrah

[Abdullah Faqih Al-Maroqi @masdullahfaqih]

16 Ramadhan

اللهم في نصف هذا
تقبل منا ما مضى واغفر لنا
وقو خطانا ليكون ما بقي
خيرا وأقرب إليك من قبل

Ya Allah, semoga di setengah ramadan ini Engkau terima segala ibadah yang telah kami lakukan, ampuni kami dan kuatkan langkah kami, agar sisa ini lebih baik dari sebelumnya.

[Suwarno @ssuwarno89]

@masdullahfaqih Aamiin" Ya Rabbal alamiin

[Nadirsyah Hosen @na_dirs]

Pesan hadis akhir zaman sebenarnya sederhana

Hadis-hadis tentang Dajjal tidak diturunkan agar kita sibuk menebak-nebak geopolitik masa depan.

Tujuannya jauh lebih sederhana:

memperingatkan tentang fitnah besar
menegaskan pentingnya iman dan ilmu
mengingatkan agar manusia tidak mudah tertipu oleh kekuatan dan propaganda

Itulah sebabnya Nabi justru menganjurkan membaca Surah al-Kahfi untuk menghadapi fitnah Dajjal.

Bukan memetakan konflik geopolitik dunia dan memasukkan asumsi kita tanpa ilmu

Penutup

Karena itu para ustaz, dai, dan tokoh yang gemar membahas hadis-hadis akhir zaman perlu lebih berhati-hati dalam menjelaskannya.

Hadis tidak boleh dijadikan alat untuk: menyudutkan kelompok tertentu, memanaskan konflik sektarian, atau secara tidak sadar membenarkan pelanggaran kemanusiaan.

Alih-alih sibuk menebak siapa pengikut Dajjal hari ini, mungkin yang lebih penting adalah memastikan kita sendiri tidak ikut terseret oleh fitnah kebencian dan manipulasi agama.

Jangan pula seolah kita menormalisasi pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran nilai-nilai kemanusian kita dalam konflik dan peperangan saat ini.

Karena sering kali yang kita kira sebagai “pesan Nabi” sebenarnya hanyalah opini
kita sendiri yang mengatasnamakan Nabi.

Jangan sampai kita dianggap berdusta atas nama Nabi. Beraaatt ini konsekuensinya 🙏🏻

Tabik,

Nadirsyah Hosen

2/2

[Lembaga Falakiyah PBNU @falakiyahnu]

#sahabatfalakiyah berikut "Informasi Hilal Awal Ramadhan 1447 H pada Selasa 29 Sya'ban 1447 H (17 Februari 2026 M) di Indonesia."

Dapat diunduh di https://t.co/YbhMOPlqfy

Ikuti kanal kami di https://t.co/XXhglwSz4s

@nahdlatululama
@nu_online
@TV9NUsantara
@ainunnajib

[KHM.Luqman Hakim, Ph D @KHMLuqman]

Ahli ibadah dan ahli zuhud memang selalu cemas diganggu dunia, sehingga perjalanan menuju Allah swt. bisa ternoda. Namun para Arifin, justru melihat dunia seisinya dengan pandangan membahagiakan, karena mereka melihat Allah dibalik yang tampak di dunia. Bukan pada yang tampak.