@Charlespambers Pemerintah seperti menutup diri atas keberadaan Kades . Kades itu bukan PNS atau Parades yg masa jabatanya hny 6 th, tp perhitungan SILTAP disamakan dgn PNS.
Ampun dech
Selain akan mengusahakan pemberlakuan SIM Seumur hidup dan pajak motor dihapuskan, jika PKS menang pemilu 2019 ingin mengajukan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama.
Pengajuan RUU ini adalah bentuk perjuangan keumatan yang menjadi perhatian khusus bagi PKS.
Kontrak Politik Bang @sandiuno kembali ke UU No 6/2014 ttg Desa seprti sblm Putusan MK No 128/PMK/2015 yg membatalkan psl 33 hrf g & psl 50 ayat 1 hrf c & sekalian Revisi PP No 43/2014 psl 41 ayar 3 hrf c.
Bgmn ?
Revisi UU ITE yang dijanjikan Sandiaga Uno sebelumnya telah diajukan juga oleh masyarakat sipil. Hanya saja, permintaan untuk merevisi aturan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh DPR, termasuk partai koalisi yang mengusung Prabowo-Sandiaga.
https://t.co/QGCu88n5EZ
Jika Desa adlh masyarakat hukum terkecil yg mempunyai batas wilayah tentu saja penyelenggara pemerintah Desa hrs dari kecuali bila tdk ada dari desa itu sendiri.
Bila mengakui keanekaragaman desa tentu hrs dijaga hak tradisional Desa. Memberikan peluang tanpa syarat kpd calon dari luar Desa sama saja mengaburkan Otonomi Desa.
Ini usulan tuk memperkuat otonomi Desa & pengakuan atas hak tradisional & menjaga kearifan lokal.
Atas Putusan MK tsb akar tradisi desa tercerabut.