Kami selaku masyarakat Indonesia mohon kepada @DPR_RI untuk melakukan review atas kebijakan ini karena bertentangan dengan Azas Keterbukaan Informasi Publik dan dapat membuka kesempatan pada masyarakat untuk lebih melek akan adanya dampak Perubahan Iklim maupun Potensi Bencana Hidrometeorologi.
Bagi yang sependapat dengan kami mohon Repost dan Like🙏
@infomitigasi tipikal, instansi yg seharusnya untuk publik dan menguntungkan msyrkt luas, malah dibatasi dg alesan klise "peningkatan kekuatan data". pdhl sama juga, alat mereka semua dari pajak kita juga. sbg masyarakat kita dipaksa pake app UI jadul, pnh bug, dan segala ktrbatasan @infoBMKG