taxfans

I love tax indonesia

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Kak kalo kita menggunkan jasa dari FTZ cara inputnya bagaimana? DPP berapa yabg diinput?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Kak kalo kondisi di faktur 07 bagaimana ya kak? Kalo dengan kondisi pengiriman ke dua dan pelunasan lebih dari 30 hari?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Kak kalo kita sudah centang UM apakah kita harus centang juga pelunasannya? Kalo harus boleh minta dasar hukumnya gak?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak @therelelethings Kak mau tanya @kring_pajak kalo misal pelunasan lebih dari 30 hari ada sppb baru bagaimana cara pembuatan faktur pajaknya ya? Apakah centang pelunasan dari UM? No aju atau sppb nya tetap pakai yang lamakah Kak?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak hai kak, kalo penginputan PEB dalam coretax hanya menggunakan no AJU saja apakah bermasalah?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak @AnifNurul Hai kak mau tanya FP UM-pelunasan dengan 4 BC berbeda.
1. Tgl 2 jan -> bayar UM 90% dgn qty full kontrak 1000
2. Tgl 4 feb -> kirim barang qty 250
3. Tgl 10 Mar -> kirim barang qty 500
4. Tgl 25 apr -> kirim barang qty 250 dan byr pelunasan.

Bgmn pembuatan FP dan keterangannya?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kak kalo misal kita tidak memenuhi kriteria dari PMK 28 tahun 2026 pasal 16 ayat 5 untuk PKP beresiko rendah hanya 1 masa saja, apakah akan ada pencabutan PKP min? Mohon bantuannya ya Min.

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak @webearboebo Seharusnya nomer pendukung dalam efaktur coretax harus menggunakan sppb atau nomer aju saja boleh?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak hi kak mohon bantuannya untuk balas tweet saya sebelumnya ya. Terima kasih.

[taxfans @taxfans1]

Apakah ketika PKP yang memilih OUM atau satuan “lainnya” pada coretax PKP harus memberikan keterangan tambahan pada kolom nama BKP/JKP untuk Satuannya sesuai dengan perjanjian tersebut sesuai dengan “tata cara pengisian faktur pajak” pada PER 11/PJ/2025 halaman 285 huruf (b)?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Apakah ketika PKP yang memilih satuan “lainnya” pada coretax PKP harus memberikan keterangan tambahan pada kolom nama BKP/JKP untuk Satuannya sesuai dengan perjanjian tersebut sesuai dgn “tata cara pengisian faktur pajak” pada PER 11/PJ/2025 halaman 285 huruf (b)?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Pny saya yg tercantum dalam sistem coretax untuk kolom mulai dan berakhir sama 1-3-2023 sd 1-3-2023. Begitu juga yg 2024. Saya harus lakukan apa ya?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kenapa untuk tanggal mulai dan berakhir dari nppn saya yg lalu saya lihat di fasilitas saya cm 1 bulan dan tanggal dibuat 2-1-2025 ya?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Ok thank you

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kak bererti KEP 24,39 dan 54 tahun 2025 untuk penggunaan efaktur hanya sampai dengan masa maret 2025 ya? Karena kalo lihat dicoretax yg menggunakan efaktur PPN masih 11%.

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kak minta tolong diberi keterangan tentang ini untuk masa berlakunya. Karena mintanya setahun.

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Berarti kalo misal BPE saya keluar tanggal 9 April 2025 saya bisa menggunakan fasilitas nppn? Karena di coretax saya lihat di fasilitas saya ada dan active.

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak untuk pengajuan nppn dalam coretax itu yg dilihat tanggal BPE atau tanggal pengajuan?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak Itu mslh IDTKU bukan masalah update data ya. Kalo misal kita sudah pemusata tapi buka FP 07 di npwp pusat pdhl barang kirim ke cabang. Apa FP dapat masuk list tidak dapat dikreditkan? Kalo di coretax tanda sebagai tidak valid apa masuk ke lampiran B3 juga?

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kak kenapa ya saya mau buat faktur pengganti 070 uang muka tidak bisa di ganti masa Januari? Karena saya ada salah Qty. saya sudah gunakan akun PIC maupun signer.

[taxfans @taxfans1]

@kring_pajak kak boleh gak ksih masukan minta tolong pengkreditan faktur pajak di sisi kiri itu kasi masa sama status approved. Supaya kita tinggal centang langsung masuk ke masa yang di kreditkan. Gini susah buka 1,1 tidak efisien sama sekali dan tidak mempermudah WP.