@A1Fraksi Tahu gak sih kalian klu Data kesejahteraan itu bisa diperbarui. Melalui kanal sanggah & Musdes/Muskel, masyarakat bisa ajukan koreksi agar pendataan makin akurat & tepat sasaran
@kompascom Satu foto rumah belum cukup untuk menentukan desil seseorang. Ada banyak variabel yang diperhitungkan, mulai dari perumahan, aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sampai komposisi keluarga
@hariankompas Kalau desil berubah, bukan berarti otomatis hak layanan kesehatan hilang. Desil adalah salah satu informasi untuk penentuan sasaran program, bukan daftar penerima semua program
@KapudS640 Bikin kebijakan publik tanpa data sensus itu sama kaya nakhoda kapal jalan tanpa kompas. Pertanyaan soal penghasilan dan usaha itu buat ngukur tingkat kesejahteraan riil warga, bukan sekadar kepo.
@kebolehjadian Narasi "mengubah standar miskin" itu keliru. Desil 8 secara teori mencakup kelompok masyarakat menengah ke atas. Jika warga dengan kondisi ekonomi sulit terdata di Desil 8, artinya terjadi error pendataan (exclusion error) saat survei bukan manipulasi kebijakan standar kemiskinan
@kompasmuda Pemutakhiran data berfungsi menyaring penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria (salah sasaran), sehingga dialokasikan kembali kepada warga miskin yang selama ini belum tersentuh bantuan.
@MoncongPutih03 Desil bukan satu-satunya penentu seseorang dapat bantuan. BPS menegaskan desil adalah alat pemeringkatan, sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan masing-masing program.
@toe_giman@CakArmuji@bps_statistics Kondisi Riil Dilengkapi Survei Ulang (Ground Check)
Pekerjaan tidak tetap (seperti pencari rongsok) atau tinggal di lahan negara/PJKA merupakan indikator kerentanan sosial. Lewat mekanisme sanggah, BPS dan pemerintah dapat melakukan ground check (verifikasi lapangan) ulang
@LambeSahamjja Viral di medsos emang efektif buat narik perhatian, tapi perbaikan status desil cuma bisa sah kalau ditindaklanjuti secara resmi. Yuk, teruskan fakta di lapangan lewat jalur sanggah resmi!
@Upik23 Mengukur desil dari gaji semata justru tidak adil bagi pekerja informal yang tak punya gaji tetap. Metodologi BPS memakai 41 indikator mutakhir untuk gambaran tingkat kesejahteraan yang utuh dan komprehensif
@hariankompas Ketidaksesuaian data desil adalah masalah teknis yang terus disempurnakan. Partisipasi aktif warga dalam menyampaikan pengaduan sangat penting untuk akurasi data ke depan.
@hariankompas Transparansi data dimulai dari posko seperti ini. Dengan warga melaporkan kondisi riil, sistem data terpadu pemerintah bisa makin presisi dan adil.
@hariankompas Penggunaan DTSEN adalah langkah BPS mewujudkan 'Satu Data Indonesia'. Tujuannya agar intervensi antar-kementerian/lembaga sinkron, transparan, serta tidak tumpang tindih dalam penyaluran program perlindungan sosial
@konde_co Pemeringkatan desil BPS dibangun menggunakan model matematis teruji & training data sampel terstandar. Menuduh desil kacau tanpa bawa data pembanding yang ilmiah cuma opini tanpa dasar metodologi.
@kompascom BPS tak hanya melihat pengeluaran harian, tapi juga aset, kondisi rumah, hingga tingkat pendidikan. Penilaian desil bersifat multidimensional untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan riil
@embah72 Adanya posko pengaduan justru menunjukkan ada ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbarui data, bukan otomatis berarti sistemnya gagal dong pak
@officialfgmedia BPS ukur desil dari aset, tempat tinggal, hingga pengeluaran per kapita. Bukan angka acak, tapi data obyektif untuk petakan kesejahteraan warga agar bansos tdk salah sasaran
@LambeSahamjja Masih bingung arti Desil?
• Desil 1: Sangat Miskin (10% terbawah)
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Hampir Miskin
• Desil 4: Rentan Miskin
Pemeringkatan ini diolah dari hasil pendataan menyeluruh BPS agar program bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar2 membutuhkan.
@triwul82 Jangan lihat angka desil sebagai vonis. BPS sudah menjelaskan, desil adalah pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan seseorang bro