Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.
Warga sipil biasa, tak bersenjata, nerobos hotel mewah memprotes pembahasan diam-diam UU TNI.
Warga sipil biasa, tak bersenjata, jadi saksi judicial review UU TNI di MK.
Warga sipil biasa, tak bersenjata, mengungkap pelaku kerusuhan Agustus 2025.
Kita menyebutnya: NYALI
Soeharto tak pernah diseret ke ruang sidang.
Pada 3 Agustus 2000, Kejagung menetapkan Soeharto pribadi sebagai *terdakwa* korupsi Kasus 7 Yayasan.
7 yayasan itu harusnya mengelola uang yang dititipkan bank-bank milik negara. Eh, hampir Rp 6 triliun hilang dicuri Soeharto.
Dalam dakwaan itu, yang mencuri bukan Tommy, bukan anak atau antek Soeharto, melainkan Soeharto pribadi sebagai ketua yayasan-yayasan itu.
Oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dan timnya, Soeharto terbukti dan tertangkap basah dengan tangannya sendiri berbuat kriminal mencuri uang cash dari negara sebesar ~Rp 6 triliun. Fatal.
Persidangan disiapkan dalam keadaan mencekam.
Pasalnya, gedung Kejaksaan Agung baru saja dibom sejam setelah Tommy Soeharto diperiksa di atas kasus korupsi lain (tak ada hubungannya dengan Kasus 7 Yayasan).
Pada 31 Agustus 2000, Soeharto tidak hadir dari persidangan dakwaannya karena "sakit".
Yang hadir adalah bom.
Bom besar itu ditaruh di sebuah bus di samping tempat persidangan tempat Soeharto seharusnya berada. Bom tersebut meledak.
Pada 14 September 2000, Soeharto kembali bolos dari persidangan karena "sakit".
Sehari sebelumnya, Bursa Efek di SCBD baru saja meledak oleh serangan bom teroris. 15 orang tewas tercabik menjadi potongan tubuh manusia yang gosong.
Bergerak atas informasi yang dimilikinya, Presiden Gus Dur memerintahkan kepolisian untuk segera memeriksa Tommy Soeharto dan gerombolan preman FPI yang Tommy pelihara sebagai tersangka utama pengeboman Bom Bursa Efek.
Keadaan negara sangat mencekam. Orang takut keluar rumah karena takut bom. Pegawai kejaksaan dan kehakiman lebih cemas lagi, mengingat mereka *sudah* dibom. Bagaimana kalau bom selanjutnya meledak di wajah mereka, atau wajah anak mereka?
Seminggu kemudian pada 23 September 2000, tim dokter mengumumkan bahwa sebenarnya Soeharto yang mengaku-ngaku sakit sampai bolos sebenarnya sehat-sehat saja secara fisik.
Hanya saja, ia berkelakuan "mengalami sakit mental" dan "syarafnya terganggu" selama diperiksa, sehingga tak layak disidang.
Seminggu kemudian pada 28 September 2000, majelis hakim menyetop dakwaan terhadap Soeharto dan menghentikan persidangan.
Soeharto berhasil lolos.
8 tahun kemudian, Soeharto mati.
2 tahun kemudian pada 2010, kehebohan melanda kasus penggugatan kerugian Yayasan Supersemar.
Soeharto boleh saja mati, tetapi negara yang bank-bank BUMN nya dirampok Soeharto masih ada. Selama bertahun-tahun, negara menuntut uangnya kembali, misal sebanyak Rp 4.4 triliun dari Yayasan Supersemar.
Ketika vonis hampir dijatuhkan, terjadi suatu trik sulap.
Kertas dokumen putusan kasasi ternyata tidak sengaja mengalami salah ketik, sehingga salah satu paket ganti rugi yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar bukan Rp 185 miliar, melainkan Rp 185 juta saja.
Karena salah ketik. Ups.
Akhirnya kesalahan ketik kecil ini berhasil diperbaiki 5 tahun kemudian. Selama 5 tahun itu, segala cara aksi legal dilancarkan untuk menunda putusan finalnya.
Ternyata, yang harus membayar uangnya bukan keluarga Cendana sebagai ahli waris Soeharto yang saat masih presiden menguasai langsung yayasan-yayasan itu via jabatan formal, melainkan badan yayasan itu sendiri sebagai suatu entitas terpisah.
Gerombolan keluarga Cendana membayar ganti rugi ke negara sebanyak nol rupiah. Pengacara keluarga Cendana, O.C. Kaligis, besorak menyombong: "Kami menang mutlak".
Soeharto dan keluarganya bukan hanya lolos dari penjara, melainkan juga lolos dari harus mengembalikan Rp 4.4 triliun uang cash yang telah mereka curi lewat Yayasan Supersemar. Yang harus membayarnya malah orang lain.
Sampai hari ini, uang cash 4.4 triliun rupiah yang dirampok Soeharto dari bank-bank milik negara masih disimpan dalam pundi-pundi raksasa kekayaan dan aset pribadi keluarga Cendana.
Mengapa Soeharto tak ditangkap setelah jatuh pada 1998?
Pada tahun 2000, Gus Dur berusaha melakukan itu.
Gus Dur berusaha menangkap Soeharto dan keluarganya.
Sidang dijadwalkan pada 14 September 2000.
Pada 13 September 2000, bom raksasa meledak di Bursa Efek Jakarta.
15 orang tewas terburai menjadi potongan-potongan kecil. Tubuh mereka hancur berceceran oleh bom mobil raksasa yang diparkir di basement Bursa Efek. Puluhan lainnya terluka parah.
Asap tebal membumbung di tengah-tengah SCBD di jantung perekonomian Indonesia. Gedung-gedung kantor besar perusahaan multinasional, bank, dan pemerintahan yang berisi ratusan ribu karyawan dilanda kepanikan dan dievakuasi.
Bom teroris besar itu menyebabkan kepanikan yang lebih besar.
Saat itu, Indonesia sedang tertatih-tatih memulihkan diri dari krisis 1997 dan mengembalikan kepercayaan internasional.
Kesejahteraan ekonomi ratusan juta rakyat bergantung pada kesuksesan pemerintahan Gus Dur melakukan hal itu.
Bom teroris di Bursa Efek sangat menggoncangnya. Harga saham jatuh. Indonesia terancam roboh kembali.
Jika Indonesia tak stabil, jutaan rakyat terancam kembali jatuh miskin dan menganggur.
Tentu saja, secara teori, jika Indonesia roboh, Soeharto dan keluarga Cendana tak akan bisa ditangkap.
Keluarga Cendana tidak akan pernah bisa ditangkap polisi apabila tidak ada polisi dan tidak ada penjara karena Indonesia bubar.
Siapa dalang bom teroris tersebut?
Kecurigaan tentu langsung tertuju pada keluarga Cendana, terutama Tommy Soeharto.
Alasan pertama, serangan bom teroris terjadi satu hari sebelum persidangan kedua yang seharusnya menyeret Soeharto dan keluarganya ke peradilan hukum.
Alasan kedua adalah Gus Dur yang langsung mengumumkan bahwa Tommy adalah tersangka utama dan memerintahlan pemeriksaan. Gus Dur sebagai presiden tentu berkuasa atas informasi intel.
Alasan ketiga, sebelumnya Tommy sudah terlibat dengan serangkaian kasus bom dan penembakan.
Lima bulan sebelumnya pada 13 Maret 2000, Tommy diseret ke hadapan Komisi V untuk diperiksa tentang kasus korupsi dan kegilaan monopoli cengkeh BPPC.
Pada saat itu, jendela ruang rapat Komisi V tiba-tiba ditembak orang misterius dengan senjata api.
Anggota Komisi V merasa sangat terancam. Bagaimana kalau yang ditembak berikutnya bukan jendela kosong, melainkan kepala mereka? Atau kepala anak mereka?
3 bulan kemudian, pada 4 Juli 2000, Tommy diseret Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk diperiksa di Kejaksaan Agung.
Satu jam setelah Tommy meninggalkan gedung, gedung Kejaksaan Agung meledak oleh bom.
Ternyata yang meledak seharusnya dua bom. Tetapi salah satu bom untungnya gagal meledak.
Dua bulan kemudian, pada 31 Agustus 2000, sidang pertama kasus korupsi Soeharto dan keluarganya digelar.
Tiba-tiba, bus yang diparkir mencurigakan di samping tempat persidangan meledak. Ada orang yang menaruh bom besar di situ.
2 minggu kemudian, sehari sebelum sidang kedua pengusutan keluarga Cendana, terjadilah bom di Bursa Efek yang sangat brutal dan mengerikan ini. Ini adalah pengeboman teroris paling mematikan sejauh ini.
Gus Dur memerintahkan penyelidikan untuk mengusut Tommy dan antek-antek gerombolan premannya yang diduga keras menjadi dalang terorisme pengeboman Bursa Efek itu.
Pada saat itu, Menteri Pertahanan Mahfud MD menjadi sangat resah.
Ia membaca pola ancamannya: jika Gus Dur terus menginvestigasi Soeharto, gerombolan keluarga Cendana, dan pundi-pundi raksasa kekayaan pribadi hasil rampokan mereka selama 20 tahun terakhir, Indonesia akan terus digoncang bom dan instabilitas. Ini sudah masuk ranah ancaman pertahanan nasional.
Mahfud seakan membaca tulisan yang ditulis dengan darah orang-orang Bursa Efek: "Jika kamu terus mengusut, Republik ini akan jatuh."
Gus Dur bebal. Dua bulan kemudian, Gus Dur menolak permohonan grasi yang dengan sangat belagu diajukan Tommy Soeharto. Saat itu Tommy baru saja didakwa korupsi memaling aset tanah Bulog dan akan segera dipenjara.
Apa yang dilakukan Tommy? Ia kabur dan menjadi buronan.
Pada 14 November 2000, polisi mengirim 18 tim untuk melakukan penggerebekan di 18 lokasi. Sebanyak 206 anggota polisi diturunkan untuk melakukan penggerebakan serentak, termasuk di rumah Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta.
Gagal. Tommy tak bisa ditemukan.
Sebulan kemudian, rentetan bom teroris kembali meledak, yaitu pada Malam Natal 24 Desember 2000.
Yang ini sangat mengerikan.
23 gereja berbeda yang tersebar di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Bandung, Ciamis, dan Lombok hancur oleh bom teroris yang dijadwalkan meledak serentak.
Serangan bom serentak ini menewaskan jemaat Kristen yang sedang berdoa, juga menewaskan Riyanto, anggota Banser NU yang ditugaskan menjaga gereja dari ancaman teroris. Ia mati syahid ketika berusaha menjauhkan bom dari para jemaat gereja.
Beberapa minggu kemudian pada Januari 2001, salah satu teman dekat Tommy, Elize Tuwahatu, berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Elize tertangkap basah membawa-bawa tiga buah bom raksasa dari Tommy.
Dari mulut Elize dan pelapornya, berbagai kelakuan Tommy berhasil dibongkar.
Ternyata, berapa hari setelah Bom Malam Natal, Elize ditugasi Tommy untuk menyusun rencana membunuh Jaksa Agung Marzuki Darusman serta Menteri Industri dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan dengan bom.
Bom pertama dan kedua ditujukan pada Marzuki dan Luhut, yang dianggap mengancam pundi-pundi raksasa kekayaan dan aset keluarga Cendana.
Apabila Luhut berhasil dibunuh dengan ledakan bom, kematian sadisnya juga akan mengguncang stabilitas industri dan perdagangan Indonesia, mengingat jabatan strategis Luhut saat itu.
Menperindag sebelum Luhut adalah Jusuf Kalla. Menperindag sebelum Jusuf Kalla adalah Rahardi Ramelan di zaman Habibie. Menperindag sebelum Rahardi Ramelan adalah Bob Hasan, operator bisnis keluarga Cendana.
Barangkali Luhut yang saat itu jadi anak buah Gus Dur menyentuh "sesuatu" yang membuat keluarga Cendana dan kroninya (seperti Bob Hasan) sangat marah.
Selain Marzuki dan Luhut, kedua bom itu juga diharapkan memutilasi dan membunuh acak sebanyak-banyaknya staf Kejaksaan Agung dan staf Kemenperindag dan menciptakan sebesar-besarnya teror dan kekacauan nasional.
Bom ketiga ditujukan untuk memutilasi dan membunuh acak sebanyak-banyaknya staf di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk semakin menebar teror di sektor-sektor kunci pemerintahan dan kestabilan ekonomi.
Tommy sendiri ternyata memiliki penyuplai bom yang menurut investigasi kepolisian diduga adalah suatu oknum pengkhianat negara di Kopassus. Secara semangat korsa, ini sangat menyedihkan mengingat Luhut sendiri adalah mantan komandan Kopassus. Tetapi memang, pada zaman Soeharto, Kopassus sempat dipimpin oleh orang yang sangat dekat dengan keluarga Cendana.
Enam bulan kemudian, pada Juli 2001, tragedi kembali terjadi. Hakim yang sedang mengusut Tommy Soeharto, Syafiuddin Kartasasmita, dibunuh dengan sangat brutal di tengah jalanan Jakarta menggunakan senapan mesin ketika sedang menuju tempat kerjanya.
Hakim Syafiuddin ini mati syahid dengan tubuh berlubang-lubang. Kematian mengerikannya sangat menghebohkan Indonesia.
Pembunuhan Hakim Syafiuddin yang luar biasa sangat sadis inilah yang ternyata berhasil digunakan penegak hukum untuk mengumpulkan cukup bukti tak terbantahkan untuk menangkap Tommy Soeharto.
Dalam suatu periode drama kehebohan nasional yang membuat rakyat menempel ke TV, Tommy si Penjahat Nomor Satu diburu oleh penegak hukum.
Tim sangat elite ini diberi nama Tim Kobra dan dikomandoi oleh perwira lapangan bereputasi cemerlang yang sedang naik daun saat itu, Tito Karnavian. Meski begitu, awalnya penyelidikan mengalami kebuntuan.
Menggunakan penyadapan sinyal telepon dan pengamatan intel, lokasi Tommy diisolasi ke sebuah rumah di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.
Akhirnya Tommy berhasil digerebek, diseret keluar, dan ditangkap sebagai hewan buruan terbesar pemerintahan Gus Dur pada 28 November 2001, 4 bulan setelah Syafiuddin mati dibunuh.
Tommy dipenjara selama beberapa tahun dan hidup mewah di penjara dengan sofa, kulkas, TV, dapur, dan akses untuk bermain golf di Jakarta.
Tommy bebas dengan masa tahanan yang sangat dipotong remisi. Setelah bebas, ia langsung berusaha membeli Golkar pada tahun 2009 dengan pundi-pundi raksasa kekayaan keluarganya. Ia dikalahkan Aburizal Bakrie.
Gus Dur sendiri tidak sempat melihat Tommy ditangkap dari posisi menjabat sebagai presiden.
Gus Dur keburu digoncang dengan Operasi Semut Merah dan berbagai krisis politik.
Akhirnya, Gus Dur kalah dan digulingkan dari kursi kepresidenan pada pertengahan 2001.
---
Itulah bagaimana keluarga Cendana berhasil lolos dari jerat hukum.
Soeharto mati dengan pulas dan santai pada tahun 2008. Tubuhnya dikubur di suatu ancient temple mistis di atas bukit yang tersembunyi di tengah hutan lebat kaki Gunung Lawu yang angker, seperti seorang raja Jawa kuno. Ketika gw solo travelling ke situ dengan motor, templenya dijaga segerombolan penjaga.
Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi.
Saya akan bercerita tentang isi "Buku Putih Kuota Haji 2024" ini dalam suatu podcast minggu depan. Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa? Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?
Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus Kuota Haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?
Tunggu minggu depan, saya akan bicara! Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya.
Beberapa hari di pinggiran kota KL, kehidupan kota lebih bearable dibanding Jakarta.
Beberapa hal yang bisa diperhatiin selama di sini
1. Trotoar yang lebih proper. Nothing fancy, yang penting cukup lebar dan ga putus
2. Fasad bangunan aktif bahkan untuk fasum yang klinik/RS. Kendaraan harus diparkir di belakang atau di parkiran umum.
3. Fasilitas umum dan komersial skala kecil yang kesebar, dan semua masih dalam walkable distance
4. Udara sih, kerasa lebih bersih padahal sama-sama area urban.
Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.
Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.
Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.
Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.
Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.
Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi🙏
“Meski saya sudah tiga kali berjuang dan dihukum, tapi sampai kali ini, saya masih tetap berjuang. Meski gigi sudah habis, saya tetap berjuang demi cucu saya nanti, demi kalian-kalian anak muda yang di sini.”
Salasa Muhamad, 87 tahun, bobato* masyarakat adat Maba Sangaji, berbicara dengan lantang. Rambutnya memutih, kulitnya penuh keriput. Di usia senjanya, ia masih berdiri di garis depan, mempertahankan ruang hidup yang diwariskan leluhurnya.
*)pemimpin adat
All Haill Opung!
Reshuffle kali ini mengukuhkan Opung Luhut sebagai pengendali ekonomi Indonesia saat ini. Menkeu baru Yudhi Sadewa adalah orangnya Luhut, pernah jadi Deputi Menkomarves 2018-2020. Luhut sendiri saat ini adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia.