Hai Sobwas Terdepan,
Saat ini kami sedang melakukan pengukuran reputasi Perwakilan BPKP Provinsi NTB guna mendapatkan insight mengenai bagaimana persepsi dan ekspektasi Sobwas tentang kami.
Hasil survei akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan selalu menjadi #HadirBermanfaat
Dong Ayok Isi Survei Indeks Reputasi BPKP di https://t.co/MaXwINgoAX
#bpkpntbterdepan
#reputasiBPKP2024
Hai Sobwas Terdepan,
Di balik setiap kesembuhan, ada dokter yang berjuang tanpa lelah. Semoga semangatmu tak pernah pudar dalam melayani masyarakat.
Selamat Hari Dokter Nasional! Kalian adalah pahlawan sejati.
#bpkpntbterdepan#haridokternasional2024
Hai Sobwas Terdepan,
Dalam rangka memperkuat sinergitas kerja sama dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Akuntabel dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTB.
Kegiatan penandatanganan antara Pjs. Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Mudzakir tersebut dilakukan di Lapangan Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat, pada Senin (21/10).
Semoga sinergitas kerjasama yang dibangun dapat meningkatan kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Risiko, serta menciptakan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang Akuntabel.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
Selamat Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Selamat mengemban amanah, menjadikan setiap langkah bermakna untuk memajukan negeri tercinta.
Mari bersatu di bawah pemerintahan baru, melaju untuk Indonesia Maju 🇮🇩
Hai Sobwas Terdepan,
5 tahun periode kepemimpinan, bersama masyarakat menjawab tantangan, demi majunya Indonesia di masa depan.
Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo @jokowi dan Bapak Ma’ruf Amin @kyai_marufamin atas dedikasi dan perjuangan tanpa henti dalam membangun negeri.
Hai Sobwas Terdepan,
"Ubah mentalitas, pahami prioritas! Prioritaskan sumber daya untuk upaya penguatan yang konkret dan betul-betul diperlukan", ujar Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Bapak Aryanto Wibowo pada kegiatan Jam Pimpinan yang diselenggarakan di Aula Bumi Gora BPKP NTB, Rabu (16/10).
Beliau menyampaikan mengenai strategi meningkatkan nilai pengawasan di daerah, salah satunya yakni lakukan analisis atas jangkauan dan agenda pengawasan yang sudah dimiliki, selaraskan dengan profil dan kebutuhan stakeholders yang menjadi target penerima manfaat.
"Selain itu, sejak awal unit kerja pengawasan di BPKP harus sudah tahu apa strategic value yang akan di deliver, kepada siapa akan di deliver, bagaimana target kemasan delivery-nya, dan kapan akan di deliver," tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB, Bapak Mudzakir dan diikuti oleh seluruh pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas kantor dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
#bpkpntbterdepan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Sesuai dengan motto, ”Hadir dan Bermanfaat“, BPKP terus melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan saat ini maupun menjawab tantangan di masa mendatang, baik secara nasional maupun regional, khususnya di Provinsi NTB.
“Di tahun 2024 ini, kami telah menetapkan dan melaksanakan sebagian Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2024 yang terdiri dari 6 sektor strategis, 14 tema, 47 topik pengawasan dan juga terkait isu-isu kewilayahan yang ada di Provinsi NTB,” ujar Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Bapak Aryanto Wibowo pada saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bapak Mudzakir.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bapak Mudzakir dilakukan secara langsung oleh Penjabat Gubernur NTB, Bapak Hassanudin dan berjalan dengan khidmat.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Tengah Kantor Gubernur NTB pada Rabu (16/10) tersebut, dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Bapak Aryanto Wibowo dengan didampingi Direktur Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan, Bapak Gumbira Budi Purnama. Selain itu hadir pula jajaran Forkompinda NTB, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, para Kepala Instansi Vertikal di Provinsi NTB dan juga para Kepala atau Direktur Utama BUMN/BUMD di Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur NTB, Bapak Hassanudin menegaskan bahwa selama ini BPKP telah menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan telah aktif mengawal program-program Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi NTB.
“Sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas untuk Saudara Mudzakir, semoga dapat memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik, dan terus menjalin koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh elemen di daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi, Forkompinda, BPK, Bupati dan Walikota, hingga Instansi Vertikal, BUMN, dan BLUD.” tambahnya.
#bpkpntbterdepan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Mutasi dan promosi adalah suatu keniscayaan dan hal yang biasa dalam suatu organisasi yang dinamis dan terus berkembang seperti BPKP. Hal ini bertujuan untuk pengayaan pengalaman di bidang pengawasan dan unit kerja, sehingga para pegawai atau pejabat akan memperoleh kematangan dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam penugasan.
“Saya ucapkan selamat kepada Saudara- saudara yang telah diambil sumpahnya, dan saya ingatkan kembali bahwa sumpah/janji yang Saudara-saudara ucapkan bukan sekedar lips service,” ujar Kepala Perwakilan BPKP NTB, Mudzakir pada kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN) dan Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) di Lingkungan Perwakilan BPKP NTB, Selasa (15/10).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bumi Gora BPKP NTB tersebut diikuti oleh seluruh pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas kantor dan berlangsung dengan khidmat.
#bpkpntbterdepan
#pelantikan
Hai Sobwas Terdepan,
Dirgahayu Ke-79 Kabupaten Lombok Tengah.
Semoga Kabupaten Lombok Tengah semakin maju, berjaya, dan terus bersinergi.
“Lombok Tengah Harmoni, Dalam Visi Bersatu Jaya”
#hut79loteng
Hai Sobwas Terdepan,
BPD memiliki peran strategis menjadi regional champion karena mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah, memiliki daya competitive advantage berupa faktor kedekatan dengan nasabah dengan kearifan lokalnya yang memiliki kultural dan sosiologi antar daerah yang beragam. Diperlukan penguatan tata kelola secara konsisten terutama governance structure dan governance process sehingga penerapan tata kelola BPD lebih baik dan profesional.
Terkait hal tersebut, Tim Bidang AN Perwakilan BPKP NTB melakukan evaluasi kualitas governance, risk, dan compliance (GRC) serta kinerja PT Bank NTB Syariah terhadap kontribusi pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan menilai aspek governance, risk, compliance, aspek kinerja dan operasional serta aspek kontribusi BPR terhadap perkembangan perekonomian daerah.
Hasil pengawasan diharapkan dapat memberikan perbaikan kebijakan dan/atau implementasi atas pengelolaan BPR sehingga dapat meningkatkan manfaat dan kontribusi BPR dalam pembangunan daerah.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Digitalisasi merupakan hal penting dalam meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengakomodiasi kebutuhan digitalisasi dengan menetapkannya Prioritas Nasional "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik."
Dalam mendukung program tersebut, Tim Bidang IPP Perwakilan BPKP NTB melakukan evaluasi atas transformasi dan keterpaduan layanan digital pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencakup layanan publik berbasis digital pada sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, administrasi aparatur negara, serta layanan kepolisian.
Evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik berbasis digital khususnya pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Tahukah kalian bahwa Hari Pos Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Jadi, Hari Pos Sedunia ini dirayakan untuk mengingat bahwa pos merupakan salah satu bahkan satu-satunya media pengirim pesan yang digunakan pada zaman dahulu.
Hayo ngakuuu ada gak nih Sobwas yang pernah kirim-kiriman surat lewat pos sama gebetannya?? 🤭
Bagikan cerita kalian di kolom komentar ya 😉
Selamat Hari Pos Sedunia!
#haripossedunia2024
Hai Sobwas Terdepan,
Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka dibutuhkan kualitas pendidikan tinggi yang baik.
Selaras dengan hal tersebut, Tim Bidang AN Perwakilan BPKP NTB melakukan evaluasi kualitas dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi pada Universitas Mataram Tahun 2023. Tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan area of improvement dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan.
Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi negeri terkait, untuk dapat lebih efektif dalam melakukan perbaikan dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan dapat diakses seluruh tingkatan ekonomi masyarakat.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Dirgahayu Ke-79 TNI!
Terimakasih untuk pengabdian dan dedikasi tanpa henti.
Semoga TNI semakin jaya dan kuat demi menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa.
#hut79tni
Hai Sobwas Terdepan,
Sebagaimana tercantum dalam UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan komponen penting yang memiliki tujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Selaras dengan tagline”Hadir Bermanfaat”, pada akhir September 2024 Tim Bidang IPP Perwakilan BPKP NTB melakukan kegiatan evaluasi atas transformasi pembiayaan kesehatan pada Kabupaten Sumbawa Triwulan III tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan RSUD Kabupaten Sumbawa.
Dalam evaluasi ini, tim melakukan pengecekan kriteria Capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah, kepesertaan aktif JKN, dana kapitasi pada puksesmas-puskesmas se-Kabupaten Sumbawa, hingga kesiapan RSUD dalam menerapkan KRIS JKN. Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan kepada pasien JKN serta Non-JKN terkait pelayanan yang didapat dari Rumah Sakit dan preferensi Willingness To Pay (WTP)- Ability To Pay (ATP) peserta JKN.
Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa sistem pembiayaan kesehatan telah dijalankan secara akuntabel, konvergen, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam rangka memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
Hai Sobwas Terdepan,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Loan Agreement Asian Development Bank Nomor 4381-INO serta Amanah dari Menteri Keuangan, BPKP ditugaskan melakukan verifikasi atas capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Result Based Lending (RBL) Supporting Essential Health Actions and Transformation (SEHAT).
Guna mendukung hal tersebut, medio September lalu Tim Bidang IPP Perwakilan BPKP NTB melakukan verifikasi dukungan atas capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Supporting Essential Health Actions and Transformation Program (Program SEHAT) pada Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan verifikasi menjangkau Dinas Kesehatan, sejumlah Puskesmas serta jaringan Posyandu di Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan verifikasi diperlukan dalam rangka pencairan dana Program SEHAT, dengan menggunakan bukti dari berbagai sumber.
Pengawasan ini diharapkan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan pencapaian Disbursement Linked Indicator (DLI) yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan DLI yang telah disepakati Asian Development Bank. Selain itu, dampak yang diharapkan dari program ini adalah berkurangnya angka kematian ibu dan anak serta pengendalian penyakit dan status gizi.
#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat