Kapolda Metro Jaya yang baru membagikan nomor WhatsApp pribadinya kepada masyarakat sebagai sarana aduan langsung. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan berbagai keluhan publik, meningkatkan transparansi, serta memangkas birokrasi antara kepolisian dan warga Jakarta dan sekitarnya.
Melalui nomor 08118129494 masyarakat diharapkan dapat lebih mudah melaporkan gangguan kamtibmas maupun menyampaikan masukan terkait pelayanan kepolisian.
#KapoldaMetroJaya #PoldaMetroJaya #LayananMasyarakat #AduanWarga #InfoJakarta #PolriPresisi #BeritaTerkini
Baru tau sekarang penjagaan istana presiden pake kuda. Main raja-rajaan banget. WoWok Lu kira ini Buckingham Palace? Sebulan treatment kuda bisa 10–15 juta. Duit lagi, anggaran lagi. Katanya efisiensi, tapi buat beginian ada aja duitnya.
BAYANGIN, GURU AJA SAMPE NGUTANG BUAT BELI BENSIN BIAR BISA NGAJAR. LAH INI SI WOWOK MALAH PAKE KUDA BUAT JAGA ISTANA. PRIORITAS LU SEBENERNYA APA SIH, WOY???
@prabowo
Sanksi yang diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada 3 perusahaan (PT Inhutani Tanah Grogot 360 Ha, PT Puji Sempurna Raharja 270 Ha, PT Diva Perdana Pesona 152 Ha) SAMA SEKALI TIDAK MASUK DALAM TOP 5 PENYUMBANG FIRE AREA!
Bahkan hingga hari ini, Surat Keputusan (SK) sanksi tersebut tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik.
Sementara rakyat berbulan-bulan hidup dalam asap, sekolah diliburkan, napas jadi taruhan. Dan saat mereka bersuara, yang datang bukan solusi, tapi pembungkaman dan kriminalisasi.
Ini penegakan hukum, atau sekadar panggung sandiwara demi melindungi bisnis pejabat?!
JUJUR GUA UDAH DITAHAP GIMANA CARANYA BIAR BERITA KEBAKARAN HUTAN INI RAME!!
INI KEADAAN DI JAMBI SEKARANGGGG
ITU PEMIMPIN YANG LANTIK MENTRI DENGAN GAJI GEDE SAT SET BANGET, GILIRAN BENCANA DAN MENANGGULANGI KARHUTLA LEPAS TANGAN!
BISA GAK ITU YANG NGASIH INFO KE PRESIDEN TU AKURAT JANGAN BILANG BAIK BAIK AJA
Stop berpikir seolah Wowok dikibulin bawahannya, dikibulin laporan-laporan ya, seolah Wowok gak tau apa-apa! Dia tau, dia lambat, dia bodo amat dan dia JAHAT!
Prof. Mahfud MD tegaskan soal ijazah Gibran adalah bom waktu. Bola panas kini di DPR untuk proses impeachment (pemakzulan). Sementara KPU & Dirjen Kemendikdasmen diambang pidana akibat loloskan dokumen palsu.
Setelah putusan MK Prof Mahfud MD tadi malam di acara Rosi KompasTV:
"9 0rang Komisioner KPU bisa dipidana dengan pasal berlapis
Kemungkinan yang bisa dipidana yaitu Dikdasmen, dan Wakil Presiden juga bisa diperiksa, apalagi dari sisi Administrasi Negara jelas kena itu"
Ada yang bilang "habis energi negeri ini dipakai untuk berdebat tentang ijazah?"
Kalo tu orang gak ada Ijazah tapi kerjaannya tukang palak, pasti gak kita debatin, emang udah demikian nampaknya.
Lha ini, gak ada ijazah pake ngewakilin ke forum dunia segala, ampun dah!
Pernyataan Prof. Mahfud MD di Kompas TV benar-benar menampar akrobat kata-kata para pembela kekuasaan.
Merespons klaim pejabat pemerintah yang bilang ijazah Gibran "bukan tidak ada, tapi belum ditemukan", Mahfud melempar skakmat: "Bukan belum ditemukan, tapi memang TIDAK ADA! Dicari sampai mati pun tidak akan pernah ada ijazahnya!"
Mengapa? Karena persidangan MK sudah menguji seluruh dokumen:
1. Certificate of Attendance murni surat hadir, BUKAN bukti lulus
2. Penyetaraan Kemendikbud murni "pengetahuan setara SMK", BUKAN penyetaraan ijazah formal
Ketika MK mengunci fakta ketiadaan ijazah formal ini, maka secara hukum materiil Gibran terbukti TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejak awal pendaftaran. Gugatan hanya kandas di MK karena rezim Pemilu sudah selesai pasca-pelantikan.
Negara ini sedang dipimpin oleh pejabat yang cacat legitimasi moral dan yuridis.
...Publik harus tahu bahwa bukan Roy Suryo/Denny Indrayana/Refly Harun yg jadi tokoh kunci pembongkar manipulasi ijazah SMA Gibran.
Tapi seorang peneliti bernama Bonatua Silalahi.
Karena dialah 1-1nya manusia di NKRI yg punya bukti suket manipulatif-nya Gibran.
Respek.. (``,)
Selamat. 1 kecurangan dr Pilpres 2024 sdh diungkap di MK. Jadi bagaimana penonton Dirty Vote?
Putusan MK ini menurut saya "cerdas". Mengungkapkan kebenaran tanpa melampaui kewenangannya. Tinggal DPR, Parpol dan Capres/Cawapres serta seluruh rakyat serius diisu impeachment.