yukk miliki sekarang jugaa buibuu. HAN River Humidifier. info lengkap klik link dibawah yaa๐ stok menipis lohh #promoshopee#airhumidifier#produklokal
https://t.co/HKMwuCMwmC
@tanyarlfes@prabowo lu tolol apa bagaimana sih goblok goblok dasar iblis najis cuih bangsat taik goblok lu goblok presiden tolol goblok goblok goblok najis ya anjing gue punya presiden kayak lu bangsat babi lu goblok mati aja
Serba salah jd rakyat omonesia.
Milih pemimpin dr kalangan jelata, rakusnya sundul langit, kemaruk tak bertepi.
Milih pemimpin dr kalangan borju, sial jg, kakinya gak napak di tanah. Jiwanya mirip emak2 sosialita. Sementara rakyat msh berjibaku dg urusan perut. Dia ngurusin hal yg bersifat kosmetik. Ibaratnya, pipi dibedakin, baju dibagusin, tp perut masih keroncongan tanpa isi.
Ya modiaaarr....!
@tempodotco Pak @prabowo:
1. Anda belum jg move on dr pilpres.
2. MBG menggunakan uang negara, bkn uang pribadi, jd tdk perlu merasa jd pahlawan.
3. Anda senggol Aceh dan Sumbar, bukti Anda tdk iklas utk negara, anda cari pengakuan dr yg tdk memilih Anda, itu namanya dendam pak.๐คฆโโ๏ธ
MBG ini memang proyek yang mengada-ada. Ia tidak bergizi, tidak gratis, tidak tepat sasaran, tidak mencerdaskan, tidak adil, dan hanya memperkaya sekelompok orang. Padahal masih banyak yang lebih urgent yang harus dilakukan oleh pemerintah.
๐๐๐, ๐๐๐ง๐๐๐ ๐๐ก ๐๐ญ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ ๐๐ข๐ณ๐ข & ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐ ๐๐ง ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ค.
Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG.
Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi.
Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yg tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yg baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yg menyelinap di antara desis kompor dan denting panci.
Tiba-tiba, label "pegawai honorer" atau "pekerja kontrak" dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi "takhta" bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yg di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan.
Siapa yg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yg serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda.
Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga.
Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yg baru cukup umur, atau orang tua yg menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yg terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa โberutang budiโ dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi.
Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yg ditarik oleh lokomotif yg bernama MBG.
Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu.
Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana.
Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik.
Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik.
Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya,
โTidak ada makan siang yg benar-benar gratisโ.
Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.
Untuk gratiskan seluruh SD dan SMP butuh 183T
Pemerintah bilang gak ada duit
Padahal anggaran pendidikan yg disedot MBG 223T
Apakah pemerintah gak ingin rakyatnya pintar?