yanuarez

tweet sedikit, dapat retweet sebanyaknya

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia.

Bukan nama jenderal bintang empat.
Bukan nama menteri senior.
Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi.

Namanya Teddy Indra Wijaya.
Letkol. Baru 14 tahun dinas.
Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini.

Dan ini faktanya angka demi angka:
Teddy lulus Akademi Militer 2011.
Artinya pada tahun 2025
dia baru 14 tahun berdinas.

Di usia dinas 14 tahun itu
dia menerima Bintang Mahaputra Utama.
Sebuah penghargaan negara tertinggi.

Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng:

Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan:

Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya.
Satya Lencana 24 tahun belum punya.
Satya Lencana 30 tahun belum punya.

Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum.
Pratama belum.
Utama belum.
Bintang Yuda Dharma Nararia belum.
Pratama belum.

Utama belum.
Bintang Dharma belum.
Bintang Mahaputra Nararia belum.
Pratama belum.

Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama.

Melompati 15 tingkatan sekaligus.
Dalam 14 tahun dinas.

Dan bandingkan dengan yang lain:
Panglima TNI bintang empat
belum dapat Bintang Mahaputra.
Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat.
Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat.

Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun.
Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi.
Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun.

Belum dapat.

Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat.
Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama.

Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui:
Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan.
Dari ajudan ke ajudan.
Tidak pernah menjadi komandan kompi.
Tidak pernah bertugas di daerah operasi.

Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur.

Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih.

Langsung dikirim ke Timor Timur dulu.
"Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan."

Teddy tidak pernah melewati proses itu.

Dan jabatannya sekarang:
Sekretaris Kabinet.
Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2.
Dijabat oleh seorang Letkol.

Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer.

Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden.

Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy.

Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini:

Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas:

"Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya.

Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah."

Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan:

"Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi.

Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir.
Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu.
Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama."

Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin:

Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992.

Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun.

Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian.
Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu.

Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun.

Tapi dalam upacara yang sama
Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama.

"Ini ketidakadilan yang sangat nyata."

Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot:
Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara.

Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang.

Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun.

Sistemnya memang sedang diobrak-abrik.

Dan ini pertanyaan yang paling fundamental:

Apa yang istimewa dari Teddy?

Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas?

Negara belum pernah menjelaskan.
Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan.
Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya.
Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik.

Yang ada hanya satu hal:
kedekatan dengan presiden.

Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara.

Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana.
Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata.

Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan.

Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur.

Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya.

"Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[feri amsari @feriamsari]

Lah, saya malah mau menertibkan anda. Sebagai pemimpin anda tidak tertib. Urusan bisnis anda cepat menyembah asing. Giliran warga anda disiram air keras. Anda malah diam. Tak ada kecaman, apalg mnemukn pelaku. Yang anda maksud dg ditertibkan itu apa?

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Lo bayar IndiHome 325rb/bulan. Katanya dapet 150 Mbps.

Tapi nonton Netflix buffering.
Zoom meeting patah-patah.
Download 1GB nunggu 2 jam.

Masalahnya bukan provider lo, tapi masalahnya di rumah lo sendiri.

Gue fix WiFi rumah dari 12Mbps → 47Mbps.

Tanpa upgrade paket dan tanpa beli router baru.

Gini caranya:

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Paradoks dalam praktek :
1) Rakyat menuntut adili Jokowi - dijawab Hidup Jokowi !!!
2) Rakyat menuntut copot Kapolri - dijawab akan diberikan bintang mahaputra.
3) program MBG yg banyak diprotes karena banyak masalah - Kepala MBG dpt bintang jasa utama.
4) janji akan melawan Oligarki - Oligarki diajak bercengkrama.

Au ah elap.
Silakan bingung

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Min @prabowo
Dik @gibran_tweet

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Harapan buat Presiden @prabowo dan Nasehat buat Jokowidodo

[Hassan Mafi ‏ @thatdayin1992]

Love her or hate her, Greta Thunberg has more balls than the majority of Arab/Muslim leaders.

[Hercule Poirot and Columbo is everywhere© @Nicke9662734599]

@msaid_didu Cek data di JATAM. Ini salah satu yang mereka publish di akunnya.. 👇
https://t.co/rFqQLMSmiS

[yanuarez @yanuarez]

@Nermeenalswaisi ...

[yanuarez @yanuarez]

@fieyfeyaa @Nermeenalswaisi ...

[yanuarez @yanuarez]

Bangga jadi Penjilat. Dasar Penjilat

[Hasan Nasbi @NasbiHasan]

Hehe mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya.

yang saya jilat menang dan berkuasa.

Yang anda jilat kalah dan ga berkuasa

Sekadar jadi penjilat pun anda kurang kompeten

Tapi biasa itu, yg kurang marah2 sama yang lebih itu wajar.

[Abhishek @extraa2AB]

@elonmusk Reality

[astarina @_3angel_]

@mohmahfudmd Sudah ada lagu tandingan versi tidak sesuai fakta 😁

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Terkait ribut-ribut perilaku hedon dan flexing Kaesang & Erina adalah betul pernyataan Pak Alex Marwata (KPK) dan pimpinan PuKat UGM bahwa perilaku hedon dan fkexing Kaesang itu hrs diselidiki dlm konteks gratifikasi.

KPK dan Pukat UGM mengatakan, jika kasus spt Kaesang dibiarkan hanya dgn alasan dia bukan pejabat maka nanti bisa banyak pejabat yang menyalurkan gratifikasi lewat anak dan keluarganya.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Justru kami terima kasih bangga krn anda sdh membuka apa sebenarnya yg dilakukan oleh raja jawa yg selama ini anda puja-puji dan anda sembah dalam merebut kekuasaan.

[Ridwan Kamil @ridwankamil]

Dewan Penipu Rakyat #DPR

[Patzer @geraeldo]

Kalau kasus George Floyd terjadi di Indonesia, yang ditangkap adalah penyebar videonya.

[yanuarez @yanuarez]

Kami bersama Enggal
Tandatangani Petisi! https://t.co/gzd300WaKM via @ChangeOrg_ID