Imam Rachmadi

Product Builder & Service Maker | Moving to Threads

[Imam Rachmadi @_irach]

𝐌𝐞𝐦𝐚𝐡𝐚𝐦𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐵𝑈𝑆𝐼𝑁𝐸𝑆𝑆 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌-->
https://t.co/jlGNRN70wp

[⛏️ mardi for no reason 🍉 @mardi_rids]

Ngeblok akses jalan warga demi hobi elit yang cuma dinikmatin segelintir orang gapapa, tapi kalo demo ga boleh 😀

[Nat & Ver @NarasiVisual]

Izin melengkapi melalui rangkuman Aksi Mahasiswa Bundaran HI hari ini (12 Juni 2026) dalam bentuk utas 🧵

Aksi damai yang direncanakan di Bundaran HI berubah jadi tarik-ulur berjam-jam dengan aparat di Jl. Sudirman-MH Thamrin.

Polda Metro Jaya melarang aksi di HI dengan alasan “bukan tempat menyampaikan aspirasi” dan mencoba mengalihkan ke DPR/MPR atau Patung Kuda. Mahasiswa menolak.

Berikut rekapan info tentang peserta aksi, tuntutan, lini masa, serta respons aparat dan pemerintah.

A thread 🧵 by Narasi Visual

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

SAH !!!

HIPMI Milik @Gerindra.
setelah sebelumnya dibawah swakelola @golkarpedia

Ketua HIPMI terpilih,
lahir 1992, . .

Ade Jona Prasetyo, SH., MM

• (S1): Hukum, Universitas Sumatra Utara
• (S2): Magister Manajemen, Universitas Islam Sumatra Utara

ada yang teman satu kampus dg beliau?

[🥀 @boxxtoc]

Cina dihukum mati Konoha diapresiasi

[Dan The Guy @wordgenic]

TOOL BERGUNA BUAT AKSI

ini gue buatin tool untuk blur muka orang

bisa dipake untuk seksi dokumentasi yg turun ke jalan biar temen kalian ga 'ditandain'

penting saat keadaan makin memburuk

🔗 https://t.co/8XgVea8p3J

*bantu sebarin ya temen-temen, izin tag @BudiBukanIntel @SeekHustle @Jakartalk

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Dirut kompas TV: Rosianna Silalahi Anda hebat, Bu
ceo tribun :Ahmad dahni anda hebat pak
Di saat media lain bungkam dan tidak ada berani siarkan live aksi massa hari ini.
ada juga di situasi ini malah share pernikahan artis

yang mau dukung mereka bisa mampir ke channel mereka bantu support live, share , dan subs guys
diantara ratusan media di indonesia
salut sama 2 media ini masih bisa independent

[Arya @arkuyyy]

rekan-rekan semua,

sebagai tanggung jawab moril profesi, kantor kami AMALGAM Law Office berencana akan memberikan layanan pendampingan hukum GRATIS bagi para demonstran yg berangkat aksi pada Jum’at, 12 Juni 2026 ini di Jakarta (jika ada yg membutuhkan)

tapi kami juga harus mengakui bahwa manpower dan resource kami terbatas. sehingga, apakah ada rekan-rekan sejawat lawyer atau kantor hukum yg berkenan untuk beraliansi bersama kami dalam hal ini? if so, please reach me out

thanks in advance!

[A Professional Overthinker 🇩🇪 @rizalakbarm_]

mirip bgt ajggg 😭

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Update terkini🚨⚠️⚠️⚠️⚠️

Kondisi CHAOS

Situasi Terkini di lokasi situasi memanas diduga adanya provokasi yang memakai serba hitam .

Mahasiswa sudah pulang dan tidak ada di lokasi , dan saat ini polisi masih mencari siapa pelaku Anarko provokasi tersebut.

[kale @kalistohenituse]

liat di threads tadi ada kak gabriellaocv, yg ngenotice ada orang di atas gedung

Ngeliat mahasiswa demo ❌
Mencari org org sus di atas gedung ✅

So far uda nemu 3 org di pinggir gedung tinggi, di atas Hotel Indonesia, UOB, Graha Mandiri

[Princesza Mousiana @_wafflepancake]

Jaman Jokowi dulu, ada mastermind namanya Pratikno, ada eksekutor namanya LBP. Dua ini jalan tandem, dan pemimpinnya sendiri mau nerima masukan dan bisa berdiskusi bebas

Jaman sekarang Wowo ga punya mastermind, ga juga punya eksekutor ulung. Adanya cuma pesuruh yang main aman

[Dimar @dimarsasongko98]

Jusuf Kalla menemui Prabowo di Istana, 11 Juni 2026. Pertemuan tertutup, satu jam.

Setelahnya JK bilang: ia mengusulkan pembangunan 2.000 megawatt PLTA baru senilai Rp60–70 triliun, dan "Presiden setuju."

Yang menemaninya: Solihin Kalla , anaknya sendiri, sekaligus CEO Kalla Group.

Bisnis utama Kalla Group: PLTA.
PT Poso Energy, PT Malea Energy, portofolio 1.500 megawatt sudah beroperasi, ekspansi 1.230 megawatt lagi sedang berjalan.

Jadi skemanya: anak punya perusahaan PLTA.

Ayah temui Presiden.
Ayah usulkan bangun PLTA besar.
Presiden setuju.
Nilai proyeknya Rp60–70 triliun.

Pertemuan itu namanya apa : konsultasi kebijakan energi nasional, atau pitching proyek bisnis keluarga di dalam Istana?

[Imam Rachmadi @_irach]

IG diblok pemerintah kah?

[Dimar @dimarsasongko98]

2017: First Travel. 63.000 jemaah gagal berangkat. Kerugian Rp905 miliar.

2018: Abu Tours. 86.000 jemaah gagal berangkat. Kerugian Rp1,2 triliun.

2018: Hannien Tour. Ribuan jemaah gagal berangkat. Skema Ponzi.

2026: Hanania Group. kurang lebih 2.500 jemaah gagal berangkat. Estimasi kerugian Rp60 miliar.

Setiap kasus: modus sama. Skema Ponzi. Dana jemaah dipakai tutup lubang lama. Tersangka ditangkap. Korban menangis.

Setiap kasus: respons pemerintah sama. Prihatin. Minta diusut. Janji perbaikan regulasi.

Kemenhaj mengakui Hanania punya akreditasi B, rekam jejak bagus, bahkan peraih rekor MURI.

Mereka yang keluarkan izinnya. Mereka yang audit 5 tahun sekali.

Sembilan tahun. Empat kasus besar. Hampir 200.000 korban. Hampir Rp2,5 triliun raib.

Dan sekarang pemerintah bilang akan "membuat regulasi monitoring yang lebih ketat."

Pertanyaannya bukan lagi kenapa travel ini bisa menipu.

Pertanyaannya: kenapa negara butuh 9 tahun dan 200.000 korban untuk baru mau serius?

Sumber :
Kompas: https://t.co/Xvg4nPj60F

CNBC Indonesia (First Travel/Abu Tours): https://t.co/7D0dQF82if

[MahaKersa @mahakersa]

Baru beres nonton video ini di yt.

Dan saya tersadarkan kalo menjamurnya org yg jualan seblak, cilok, gorengan dan pedagang olahan tepung lainnya di jalanan bukanlah tanda kebangkitan ekonomi rakyat, tpi sinyal keputusasaan (necessity entrepreneurship) untuk menutupi status pengangguran.

Setidaknya ada 6 poin yg saya dapati :
• Jebakan low barrier to entry: Bisnis olahan tepung dipilih cuma krn modalnya murah dan gk butuh keahlian khusus.

Dampaknya, terjadi ledakan keseragaman yg memicu kanibalisme ekonomi (sesama pedagang kecil saling mematikan di radius beberapa meter saja)

• Romantisasi penderitaan oleh negara: Narasi "UMKM Pahlawan Ekonomi" dikritik sebagai alat politik agar negara bisa lepas tangan dari kewajiban menyediakan lapangan kerja formal dan jaring pengaman sosial.

• Paradoks data pengangguran: Angka pengangguran resmi terlihat turun, tpi pekerja sektor informal melonjak smpe 60%. Ini adalah fenomena pengangguran terselubung, tercatat bekerja, tapi pendapatan minim dan gk menentu.

• Perang Harga vs Hancurnya Daya Beli: Di tengah inflasi dan turunnya kasta kelas menengah, merek bukan lagi faktor penting. Pedagang terpaksa memotong margin keuntungan demi mempertahankan konsumen yg sensitif harga.

• Ironi "Negara Tepung" yg 100% Impor: Indonesia menopang jutaan pedagang kecil dari komoditas yg gak bisa tumbuh di tanah sendiri. Ketergantungan impor gandum yg mutlak membuat nasib pedagang cilok di jalanan sangat rentan terhadap konflik geopolitik dunia dan kurs Dolar.

• Model bisnis ini udah di titik jenuh. Para pedagang seperti berjalan di tempat, bekerja keras 12 jam sehari menghirup asap jalanan, tetapi posisi finansialnya gk bergeser maju sama sekali.

Source : https://t.co/YnzpIZpO3L

[Catatan Dosen Hukum @dosenhukumnotes]

saya terhentak mengikuti kasus BGN, malam kemarin Pak Dadan diberhentikan, paginya kantor digeledah, malam ini ditahan.

saya ikuti penjelasan dari Kejaksaan sejam lalu, dan merangkumnya sebagai berikut:

1. Kejaksaan menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah bekas pimpinan inti di Badan Gizi Nasional: Kepala badan, dan dua wakil kepala.

2. sejak 6 Januari 2025, pemerintah menjalankan MBG sebagai program prioritas nasional, dengan anggaran Rp85,27 triliun di 2025, dan Rp80 triliun di 2026.

3. Kejaksaan menemukan pola, bahwa yayasan-yayasan yang seharusnya menjadi mitra pelaksana, ternyata terafiliasi dengan para pejabat itu sendiri.

4. proses penunjukan mitra pun tidak berjalan netral. verifikasi yang seharusnya objektif, justru diintervensi.

5. dampaknya, yayasan-yayasan itu disebut menerima insentif miliaran rupiah setiap hari.

6. penyimpangan juga merembet ke pengadaan barang:
- Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun;
- Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark-up;
- Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark-up; dan
- Pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark-up harga.

7. ketika KAK tidak lagi dibuat berdasarkan kebutuhan, melainkan mengikuti kepentingan,indikasinya: mark-up harga, spesifikasi tidak tepat, dan output yang tidak mendukung tujuan program.

8. menariknya, kasus ini bermula laporan masyarakat soal dapur MBG yang tidak sesuai spesifikasi. Dari situ, penyelidikan dilakukan, dalam waktu satu minggu.

9. sampai sekarang, angka kerugian negara masih dihitung.

10. saat ini tiga tersangka sudah ditahan, penggeledahan dilakukan di berbagai lokasi, dan barang bukti elektronik telah diamankan. Penyidikan masih berjalan, dan kemungkinan tersangka baru masih terbuka.

11. dari sisi hukum, Kejaksaan juga menegaskan satu batas penting: tidak semua hubungan atau afiliasi itu salah. yang menjadi masalah adalah ketika afiliasi itu dipakai secara melawan hukum dan menciptakan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

sedih memang, karena sebaik apa pun kebijakannya, akan hancur bila di tangan yang salah. 😔

(sumber foto: BBC)

[Rumail Abbas @Stakof]

Kenapa orang-orang malah berpusat pada orientasi seksual Teddy?

Ini, kan, terlalu spekulatif, gak ada buktinya juga, dan andai benar pun tidak ada hubungannya dengan kelayakannya memegang jabatan publik.

Mungkin ini bukan opini populer, ya, tapi saya tidak begitu peduli dengan hal itu.

Karena sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperhatikan dari Teddy:

Pertama, jabatan Seskab itu secara hukum nyaris kosong. Menurut @grok (setelah saya tanya), berdasarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2024, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Sekretaris Kabinet.

Jabatannya diakui, tapi mandatnya tidak diatur. Namun, masalahnya...

Kedua, posisi Teddy cuma eselon II.a, alias setara direktur (dulu Seskab setingkat menteri, lalu diturunkan supaya Teddy tidak perlu pensiun dari militer).

Tapi praktiknya, tanggal 30 Mei 2026, Gus Ipul datang "menghadap" dan menunggu di kantor Seskab. Seorang menteri yang seharusnya lapor langsung ke Presiden malah datang dan duduk menunggu di kantor eselon II.

Kan, kocak.

Ketiga, Teddy itu perwira TNI aktif (tolong koreksi jika keliru, @grok). Ini kan jelas melanggar UU TNI karena menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang diizinkan.

Ketika dulu dwifungsi dilucuti Gus Dur, sekarang dwifungsi itu muncul kembali lewat pintu belakang, bahkan sebagiannya terang-terangan.

Tapi rangorang malah fokus sama buntad-bunted.

Ya Rabb...

[Padang Galir @ubegebe1]

Setelah memperhatikan beberapa kejadian 3 hari ini. Sebulan ke depan.
1. Teddy akan jarang ngomong di media. Prasetyo akan dominan. Sekali2 Qodari.
2. Pidato Presiden yang akan live akan full script. Tanpa teks ga live. Nanti cm video kegiatan saja+ klip pidato yg diedit

[TxtdariUGM @Txtdariiugm]

di korporasi kalo ada kegiatan bisnis resmi yang pake uang CEO-nya berarti ada indikasi sistem budgeting, cost control, dan perencanaan kegiatan perusahaannya ga beres 😭 ini hal basic banget ga sih bahkan anak maba semester 1 di FEB juga paham kali

[aku n hewan @akunhewan]

foto PAK DADAN di mana-mana, terlihat menyedihkan. tapi ironinya, sebetulnya dia gak senaas itu.

sejak dulu sering bilang, hukuman terberat untuk koruptor itu hanya pada saat ditangkap dan jadi berita.

jadi samsak hujatan seindonesia raya, tapi bentar doang.

setelah vonis pengadilan, apapun hukumannya, hidupnya akan kembali enak.

masih bisa menjalani hidup nyaman di lapas, keluarganya tetap bergelimang harta, tau-tau sudah keluar penjara menikmati hasil jarahan yang "telah diamankan" 😄

kelak status residivis koruptor gak akan membuatnya dikucilkan, tetap dihormati lingkungannya karena masih dianggap golongan elit, punya pengaruh, banyak uang, dan banyak teman sesama elit.

masyarakat pun bisa mudah lupa.

bahkan, gak sedikit mantan koruptor bisa kembali menjadi pejabat publik. contohnya ada yang menang pileg dan sekarang jadi wakil ketua komisi VI DPR, ada pula yang dapat jabatan jadi ketua tim pakar danantara.

realitanya memang gak pernah ada sanksi hukum yang tegas dan bisa bikin jera, membuat negara kita selalu jadi surganya para koruptor.

sudah jadi rumus alam, sebuah tempat bisa jamuran karena lingkungan memberi ruang dan segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup. :)