Hebat kan negara ini?
Mau MOU soal bandar antariksa, yang lakukan BRIN, Pemprov Papua dan Pemkab Biak. Masyarakat pemilik tempat? Tidak ada! Sekali lagi. Tidak ada!!
Masyarakat yang punya tanah, punya tempat, punya generasi penerus, lahir, besar dan akan mati di tempat itu tidak dilibatkan sama skali.
Skrang masyarakat terbelah, ada yang dukung, ada yang tidak dukung. Saling serang opini kiri kanan.
Bangsat memang negara ini!
Polisi dan TNI dapat tempat spesial di era Prabowo. Di era ini mereka merusak perubahan yang dilakukan alm. Gusdur hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 bulan.
Dwi fungsi TNI dan Polri hidup hanya di masa Prabowo.
REVISI UU POLRI: SKEMA NEGARA MEMFASILITASI REPRESI!
Selain multi(dis)fungsi, kami memberi catatan pada Pasal 19 ayat (2) yang meneruskan pola kriminalisasi dan brutalitas polisi yang banyak dilakukan pada kriminalisasi Agustus lewat penerapan Pasal 170, 212, & 214 KUHP lama.
23,6 hektare berubah menjadi 236 hektare dalam sebuah sertifikat. Warganya baru tahu empat dekade kemudian. Kini alat berat sudah bergerak, sawah dipatok, dan mereka diminta pergi.
Serial liputan khusus Floresa: Polemik Militerisasi Flores: https://t.co/K0lv66UFj0
TNI/Polri jangan melakukan tindak kekerasan thdp mahasiswa yg bdemontrasi, sebab yg mreka pjuangkan adlh u/twujudnya ksejahtraan sluruh rakyat Indonesia tmasuk isteri &anak2 Anda.
Salam reformasi & demokrasi.
@dipanggilwawan krbn Semanggi I -13 November 1998
Between January and April 2026, we documented a sharp escalation of arbitrary arrests, torture, and ill-treatment in Dekai, Yahukimo Regency, #WestPapua. Joint security forces – including the Indonesian Marine Corps (TNI-AL), the Cartenz Peace Operation Task Force, the Habema Task Force, and the Yahukimo District Police – are alleged to have detained dozens of indigenous Papuans without warrant, among them students, activists, gold panners, women, and children as young as 14.
Pulangkn TNI keBarak! & jadikan Polri sbagai negosiator yg baik&jujur!
Mhsw tdk perlu dhadang & dlarang, biarkan mreka bkumpul di BundaranHI sperti yg drencanakn.
Bawalah Presiden u/bdialog agar pmasalahan rakyat sgera slesai &aktivitas se-hari2 aman & nyaman
Hati-hati Kawan-kawan yang hari ini akan ikut aksi di Bundaran HI. Sekadar persiapan, kalau hal-hal buruk terjadi. Mengingat di negeri ini, hal buruk sering terjadi.
Beberapa tahun lalu waktu Suara Papua tugaskan wartawan ke Biak untuk liputan tentang Pembangunan Badan antariksa, wartawan bertemu banyak pihak. Menghimpun pandangan dan sikap mereka, mulai dari BRIN hingga gereja dan masyarakat. Setelah liputan terbit, ada pihak yang bersebrangan muncul. Kelompok itu ngotot barang tetap jalan.
Di saat masyarakat terbelah ini, sperti biasa pihak ketiga masuk manfaatkan situasi. Hari ini kita bisa lihat dari sikap yang dibuat dalam sosialisasi rencana pembangunan badan antariksa itu.
Pihak ketiga akan selalu manfaatkan dengan baik. Hasilnya bikin kekerabatan masyarakat terbelah. Masa depan untuk banyak generasi hilang begitu saja. Tidak apapa kalo mandul atau tidak sedang bikin anak, tapi kalo ada keturunan, suatu saat, ketika semuanya telah tiada, mereka akan menangis depan kalian punya makam.
Liputannya Suara Papua turunkan tiga laporan bersambung dengan judul Pro dan Kontra Bandar Antariksa di Biak.
Foto: Alex Abrauw (anak muda) dan Marthen Abrauw, Mananwir Keret Abrauw. (Atamus Kepno – Suara Papua)
Efforts to drag the film’s director and one of its collaborators into legal proceedings, following waves of intimidation, repression, screening dispersals, disinformation, and accusations of being ‘foreign agents’, amount to a test on three fronts at once. https://t.co/aOmumuiNe2
As of early June 2026, more than 122,931 civilians remain displaced in #WestPapua. A single operation in Puncak displaced an estimated 14,000 people.
Jakarta continues blocking humanitarian access despite TPNPB offering to guarantee access for neutral organisations under ICRC supervision.
Displacement is likely to worsen as long as a security-first approach prevails.
Read more: https://t.co/i0q5pq4azS
#HumanitarianCrisis #Indonesia
Orang ini yg ngide bikin batalyon baru per kabupaten dg target 500 batalyon baru bernama batalyon teritorial pembangunan (alias batalyon pangan).
Selain MBG dan Kopdes MP, batalyon pangan juga perlu segera dievaluasi dan ditutup. Kagak penting banget.