@budimandjatmiko mindblowing banget penjelasannya filsafat itu ibarat kompas biar kekuasaan gak hilang arah dan tetep pegang teguh nilai etika dan moralitas #FilsafatDanKekuasaan
@Karinasahari@aik_arif Jangan salahkan data BPSnya, justru data dari BPS ini jadi alarm penting buat pemerintah dan dunia usaha kalau lapangan kerja produktif kita emang lagi sangat terbatas sekali.
@aik_arif Laporan BPS ini super valid dan faktual banget. Ini ngebuktikan BPS tuh independen dan nyatetin fakta lapangan kalau ketersediaan lapangan kerja emang lagi gak sebanding sama lulusan.
@gibbb_q@embah72 Penentuan penetapan desil itu butuh proses sinkronisasi banyak data. BPS udah sediain instrumen statistik yang jelas, kalau ada dinamika di lapangan ya solusi terbaiknya ikutan verifikasi faktual.
@andarabahy67@embah72 Lagian yang nentuin desil kan gak cuma BPS sendirian, ada peran kementerian lain dan Pemda buat validasi. Jangan semua masalah sistemik langsung dilempar dan ditagih ke BPS doang.
@embah72 BPS itu ngolah data berdasarkan input survei dan variabel terukur. Kalau desil terasa gak sesuai, jalurnya ya lewat pemutakhiran data Pemda, bukannya malah ngamuk dan bikin narasi provokatif.
@jeslynaniara@Sebelahkampus Kalau datanya terasa beda sama pengamatan lu pribadi, ya karena standar variabel BPS itu mencakup skala nasional. Gak bisa dibandingin cuma pake standar penilaian subjektif lu doang.
@Karinasahari@Sebelahkampus Menentukan sampel kemiskinan itu ada standar ilmiah dan metodologinya guys. BPS gak ada kepentingan buat bikin angka kelihatan manis, mereka cuma nyajiin fakta berdasarkan survei yang udah tervalidasi.
@Sebelahkampus Jangan dikit-dikit nyalahin BPS deh, mereka kan cuma lembaga pencatat sesuai indikator resmi. Masalah realita terasa beda ya karena kondisi tiap daerah emang sekompleks dan seunik itu.
@SaputoWijoyo@kebolehjadian@Agusmi662120 Penjelasannya adem dan masuk akal banget jadi paham kalau perbedaan standar angka itu hal wajar tergantung tujuan penggunaan data nasional atau standar internasional untuk pembanding
@K3enik@el_meller@SmwGwOto saran yang sangat bagus dan bijak kak karena memang data desil ini bisa jadi acuan paling adil agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran dan objektif untuk warga kurang mampu
@SanthiSus16305@kebolehjadian Terima kasih sudah memberikan edukasi yang meluruskan isu di masyarakat memang penting sekali memiliki data tunggal DTSEN agar warga miskin benar terdata dan mendapatkan hak bantuan sosial mereka
@HartManu92330@kebolehjadian Penjelasan seperti ini sangat edukatif dan penting sekali buat publik supaya paham mekanisme pengukuran desil agar bantuan sosial pemerintah benar benar sampai ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan
@SaputoWijoyo@dearpbs@pikiran_rakyat Informasi yang sangat jelas dan membantu masyarakat paham bagaimana sistem pendataan desil ini bekerja mari kita sama-sama bantu tetangga sekitar jika ada yang belum terdata agar cepat melapor
@Baikl4h@Bicaasaaal@LambeSahamjja bener sih, sangat membantu dan menenangkan hati daripada cuma emosi mending langsung ambil langkah nyata urus pemutakhiran data lewat rt rw supaya pendataan bps selanjutnya benar benar mencerminkan kondisi ekonomi kita yang sebenarnya
@MayaWulandtv@yanahaudy Mengklasifikasikan 270+ juta penduduk ke dalam 10 desil itu effort luar biasa. BPS udah ngelakuin yang terbaik secara metodologis.
@Shendry018@UtomoMongso Kalo ngerasa ada ketidaksesuaian desil, tanyakan ke verifikator desa/kelurahan dulu. BPS ngolah input data yang masuk secara valid.