BBC News Indonesia nerbitin investigasi panjang soal Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta, perempuan adat Marind-Anim dari Merauke yang selama 2 tahun vokal nolak PSN.
Tiba-tiba pergi dari kampungnya 23 Mei, muncul di Jakarta, terus LAPORIN koalisi masyarakat sipil yang selama ini nemenin dia ke Polda Metro Jaya.
Mama Yasinta pergi di hari yang SAMA pas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dateng ke Kampung Wanam. Keluarganya juga ragu dia punya duit buat terbang ke Jakarta, selama ini cuma jualan sayur di pasar.
Di Jakarta, Yasinta ketemu 3 advokat + 1 perempuan Papua asal Mimika bernama Eka Kora. Dua dari empat orang ini punya jejak digital yang nyambung ke BIN. Salah satu advokat kerja di firma hukum milik pengurus DPP Gerindra.
Soal Eka Kora: dia pegawai Kemenag Mimika yang pada 2022 jadi orang nomor satu di Papua Muda Inspiratif, komunitas yang dibentuk & dibina BIN. Pembina utamanya pejabat BIN.
Di video klarifikasi, Eka bilang "kebetulan ketemu" Yasinta di Jakarta dan "diminta temani". Tapi dia juga tiba-tiba deny pernah ada di Papua Muda Inspiratif, padahal jejak digitalnya ada.
Salah satu pengacara Yasinta, Tongku Daulay, kliennya adalah Ahmad Dedi, pejabat Bea Cukai yang lagi diperiksa KPK soal kasus suap impor, sekaligus bendahara di organisasi sayap Gerindra. Tempo bahkan nulis dugaan Dedi juga staf ahli BIN & Kemenko Polkam.
Pengacara kedua, Feri Kurniawan, teridentifikasi bekerja di firma Ahmad Fatoni & Partners, milik Wakil Sekjen Bidang Advokasi DPP Gerindra, yang juga pernah jadi kuasa hukum Prabowo di sengketa Pilpres 2024.
Semua pihak kompak bantah, tidak ada konspirasi, tidak ada pembiayaan, tidak ada keterlibatan militer.
Tapi pola koneksinya terlalu rapi,
BIN → Gerindra → advokat → perempuan Papua yang selama ini lawan PSN, tiba-tiba balik arah dan laporin pendampingnya sendiri.
Yang perlu dijawab publik:
siapa yang beli tiket pesawatnya?
kenapa advokat berlatar Gerindra yang turun tangan?
kenapa Eka Kora deny afiliasi BIN-nya padahal rekam jejaknya ada?
Baca investigasi lengkap BBC News Indonesia 👇🏼
@TxtdariHI Padahal, nonblok tuh biar kita bisa manfaatin dua kutub sesuai keinginan kita. Apa karena dari militer atau karena sudah usia jadi agak kaku berstrategi?
@titoxspace@therealkuyusku@AmancioJagau@PresidenKopi Ya pemikirannya persis gua sendiri beberapa tahun lalu soalnya. Kalau gua bisa, seharusnya yang lain bisa. Tanpa tahu kondisi orang lain di tempat lain dengan ilmu yang terbatas.
@titoxspace@therealkuyusku@AmancioJagau@PresidenKopi Keliatan seperti belum lama bermasyarakat. Di lapangan tuh kasusnya kadang pelik dan berpotensi berlarut dan diabaikan. Makanya ada keringanan. Analoginya dalam Islam ga boleh makan babi, kecuali dalam kondisi darurat. Allah Maha Mengetahui hati setiap hamba-Nya.
@titoxspace@therealkuyusku@AmancioJagau@PresidenKopi Di Islam pun dosa kok kalau suap. Namun, ini masalah menebus HAK. Bukan SIM yang ga punya pun ga masalah. Pemerintah wajibkan sertipikat untuk bukti HAK kita, tapi warga biasa dipermainkan. Makanya, ulama ada yang berpendapat bahwa memberi bayaran untuk menebus HAK itu udzur.
@titoxspace@therealkuyusku@AmancioJagau@PresidenKopi Ya bagus. Yang disebutin kan kondisi yang bisa saja menghalangi hak kita, sedangkan kita dituntut untuk punya. Sebagian ulama berpendapat yang bersalah adalah yang memaksa adanya pembayaran di luar ketentuan resmi itu, sedangkan yang membayar diberi udzur atau keringanan.
@Rijal_Basyari@BosPurwa Kerugian nyata ga ada. Cuma potential loss, alias asumsi di atas kertas. Stok surplus itu tetap jadi stok negara yang bisa dimanfaatkan. Apalagi dibeli dengan lebih murah dari gula lokal.
@Illustragic@zhil_arf Kasus2 kriminal tetap aja lebih banyak dilakukan oleh orang Jepangnya sendiri. Penipuan, penculikan anak, pembakaran gedung, pembunuhan acak, ataupun perundungan. Beruntung Jepang ga legalkan senjata api.