PUAS BANGETT ANJJ, GOOD JOB HAFIDZ UDAH SKAKMAT PERWAKILAN ISTANA 😹😹🫵🫵
Si Wowok klaim tau siapa yang bayar-bayar demo tapi dia gasebutin? Emang ada dua kemungkinan saat ini.
1. Pengen ngerasa gagah
2. Pengen rakyatnya konflik horizontal.
Penutup dari pak @zanatul_91
"Ketika MBG Dibela ,Keracunan Dianggap Biasa, mempertontokan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam Mala Petaka"
"Saya Bersaksi siapapun yang merampok anggaran Pendidikan Di Dunia hidupnya dipenjara dan di Akhirat dia Masuk Neraka" -
Dan kami sbg rakyat jg ikut menjadi saksi, bagaimana pemerintah menyakiti dan mencederai pendidikan di negeri tercinta ini 😭
Mari kita terus suarakan Perjuangan ini!!!
buat yg dukung MBG tetap jalan, nih dengerin suara hati guru-guru yg diwakilkan pak guru Iman
cuman butuh 17 detik buat paham sakitnya jdi guru di tengah fantastisnya anggaran MBG
- ditekan krn bersuara
- gaji seuprit dibanding petugas SPPG
- ada yg gajinya ga dibayar
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Indonesia punya 56 juta "pengusaha."
Malaysia cuma 3 juta.
Kedengarannya bangga. Padahal itu alarm.
Malaysia 75% pekerjanya formal, bergaji, terserap sistem.
Indonesia? 38%.
Sisanya jadi "pedagang" bukan karena mau, tapi karena nggak ada pilihan lain.
Bukan wirausaha. Survival mode.
Selisih itu bukan bukti kita lebih entrepreneur.
Itu bukti sistem kerja kita gagal nyerap orang.
@fasabimuhammad Yang dijual ke kita sejak kecil bukan mimpi. Tapi ketakutan.
Takut nggak masuk SMA favorit.
Takut nggak masuk PTN favorit.
Takut nggak diterima kerja di perusahaan bagus.
Sampai akhirnya banyak orang lupa kalau hidup itu seharusnya dijalani, bukan cuma dikejar.
Gue pernah baca dimana gitu intinya di negara ini lu ga boleh salah jalan dari awal:
1. Belajar yg pinter dari SD-SMP biar dapet SMA Favorit
2. Masuk SMA Favorit biar bisa lolos PTN Top Tier
3. Masuk PTN Top Tier biar bisa masuk kerja ke BUMN, Top FMCG, maupun Big 4.
Baru beres nonton video ini di yt.
Dan saya tersadarkan kalo menjamurnya org yg jualan seblak, cilok, gorengan dan pedagang olahan tepung lainnya di jalanan bukanlah tanda kebangkitan ekonomi rakyat, tpi sinyal keputusasaan (necessity entrepreneurship) untuk menutupi status pengangguran.
Setidaknya ada 6 poin yg saya dapati :
• Jebakan low barrier to entry: Bisnis olahan tepung dipilih cuma krn modalnya murah dan gk butuh keahlian khusus.
Dampaknya, terjadi ledakan keseragaman yg memicu kanibalisme ekonomi (sesama pedagang kecil saling mematikan di radius beberapa meter saja)
• Romantisasi penderitaan oleh negara: Narasi "UMKM Pahlawan Ekonomi" dikritik sebagai alat politik agar negara bisa lepas tangan dari kewajiban menyediakan lapangan kerja formal dan jaring pengaman sosial.
• Paradoks data pengangguran: Angka pengangguran resmi terlihat turun, tpi pekerja sektor informal melonjak smpe 60%. Ini adalah fenomena pengangguran terselubung, tercatat bekerja, tapi pendapatan minim dan gk menentu.
• Perang Harga vs Hancurnya Daya Beli: Di tengah inflasi dan turunnya kasta kelas menengah, merek bukan lagi faktor penting. Pedagang terpaksa memotong margin keuntungan demi mempertahankan konsumen yg sensitif harga.
• Ironi "Negara Tepung" yg 100% Impor: Indonesia menopang jutaan pedagang kecil dari komoditas yg gak bisa tumbuh di tanah sendiri. Ketergantungan impor gandum yg mutlak membuat nasib pedagang cilok di jalanan sangat rentan terhadap konflik geopolitik dunia dan kurs Dolar.
• Model bisnis ini udah di titik jenuh. Para pedagang seperti berjalan di tempat, bekerja keras 12 jam sehari menghirup asap jalanan, tetapi posisi finansialnya gk bergeser maju sama sekali.
Source : https://t.co/YnzpIZpO3L
Bayangin biayanya bikin acara begini berapa mahal
Bayangin ya
Terus bayangin sebelum bapak ini jadi presiden, biayanya 0 krn acara2 gak perlu begini.
Padahal dulu dia yg bilang acara seremoni2 gak perlu, makanya ada efisiensi
🙃🙃🙃
Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik.
Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.
Dino Patti Djalal itu sudah di dunia diplomat sejak 39 tahun lalu.
Pernah jadi duta besar di negara sekelas Amerika Serikat.
Diremehkan hanya soal jabatannya yang hanya tiga bulan sbg wakil menteri luar negeri.
Itu narasi sangat buruk dalam dunia komunikasi.
Bukannya ga percaya ke LN pakai dana pribadi, Pak.
Cuma, terakhir kali bilang pergi2 pakai pesawat pribadi, saya cek di LHKPN Bapak, ga ada tuh aset berupa pesawat.
Bapak catat pesawatnya di perusahaan mana?
Kalo pemakaian pribadi apa tetep didepresiasi dan beban operasionalnya diakui di perusahaan tsb untuk ngurangin penghasilan kena pajak?
Pertanyaan yang muncul adalah:
– Kenapa Seskab yang sibuk klarifikasi, bukan Menlu Sugiono atau Mensesneg?
– Kenapa klarifikasi-nya sendiri sering misleading di detail?
– Kalau Menlu yang ngomong, would the content be different?
ini jelas shifting kekuasaan informal yang tidak ada di nomenklatur kabinet resmi
Apa bagian paling menarik dari video ini?
For me:
"Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri WALAU HANYA DIBERI KESEMPATAN 3 BULAN"
👀👀
Ini lah budaya kita, dibawa ke langit dulu, baru dihantam ke bumi.
Very Petty Teddy ☕😌
Seskab Teddy Indra Wijaya .
Letkol Kopassus, mantan ajudan Prabowo, nol pengalaman diplomasi ,
merespons Dino Patti Djalal dengan sindiran: "diplomat hebat, walau cuma 3 bulan jadi Wamenlu."
Oke, Pak Letkol. Kita bedah satu-satu.
Soal biaya: Lo bilang kelebihan biaya ditanggung "pribadi Presiden." Tapi pesawat kepresidenan, pengamanan TNI-Polri, hotel protokol, tim advance, logistik 50-60 orang , itu semua tetap APBN.
Yang "pribadi" cuma excess-nya.
Dan Prabowo sendiri yang tanda tangan Inpres No. 1/2025 yang perintahkan seluruh K/L pangkas perjalanan dinas 50%.
Guru nyuruh murid hemat, gurunya keliling dunia.
Soal rombongan: Lo bangga rombongan turun dari 120 jadi 50-60 orang.
Dino tidak pernah bicara soal ukuran rombongan. Dia bicara soal frekuensi , 1 dari 6 hari Presiden ada di luar negeri.
Lo jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.
Soal investasi Rp 2.430 triliun: Ini total realisasi investasi PMDN + PMA tahunan , tren jangka panjang yang sudah berjalan sebelum Prabowo menjabat, dipengaruhi hilirisasi, regulasi, dan iklim global.
Lo tidak bisa buktikan berapa dari angka itu kausal dari kunker.
Berdiri di bawah hujan lalu ngaku bisa mendatangkan air.
Soal sindiran "3 bulan":
Dino punya PhD dari London School of Economics, 26 tahun karier diplomatik, 3 tahun Dubes untuk Amerika Serikat.
Yang nyindir dia adalah seorang Letkol yang jabatan Seskab-nya lahir dari loyalitas, bukan keahlian tata negara.
Di negara yang sehat, Seskab dijabat teknokrat.
Di sini, dijabat ajudan yang merangkak naik karena setia , lalu nyindir diplomat doktoral soal pengalaman.
"Speak truth to power," kata Dino.
Yang menjawab justru orang yang hidupnya melayani power.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?