★Alfie★

@chachathechocho 's wifey ★Book Worms★TV Series/Drama Lovers★Still Enjoying Korean Thingy★But this acc only for my real life related!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Alasan kami menggugat MBG di MK, karena persoalan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah menurun drastis, yang berakibat di rumahkannya para guru ASN PPPK. Fenomena ini bak domino, satu persatu kepala daerah merumahkan para guru PPPK ini.

Ingat, kita sudah menyalakan tanda bahaya. Namun pemerintah abai dan sibuk menggaji pemilik SPPG biar lebih giat berjoget dengan gaji 6 juta perhari. Perang Iran dan krisis minyak hanya mempercepat malapetaka ini.

Ulasan lengkap saya tulis di opini kompas, "Reset Pendidikan."

[Dayat Piliang (;) @dayatpiliang]

Setiap MBG dikritik, langsung dibantah dengan narasi "MBG ini sudah membuka banyak lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat."

Lah, emang tujuan MBG itu apa, sih?
Kan untuk mengatasi stunting!

Kalau dari kualitas makanan saja gizinya enggak jelas dan banyak kasus keracunan, stunting apa yang sedang diatasi?

Enggak usah bicara lapangan pekerjaan dan memutarkan perekonomian, tujuan awal itu mengatasi stunting!

Fokus ke tujuan awal!

Kalau menggerakkan perekonomian, liat tuh dampak MBG bahan pangan pada naik.

[Rumail Abbas @Stakof]

Tahukah kalian, jika MBG dihentikan total selama Ramadan, maka seluruh guru honorer di Indonesia bisa digaji sekitar delapan juta per bulan selama setahun penuh?

(Gara-gara Ferry Koto dan Mas Guntur Romli debat, akhirnya saya ngitung juga. Dan kaget dengan angkanya)

[Boy Candra @dsuperboy]

Kalau mau niru Jepang, coba dimulai tiru dari mentalitas pejabatnya.

Jangan cuma lihat masyarakatnya.

Perbaiki dulu budaya malu bagi para pejabat yang melakukan tindakan kecurangan, bukan malah muka tebal.

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

🗿

[miw. @lilaccountz]

jurnalis dibungkam
korban banjir diabaikan
pembalakan hutan dilanjutkan

how much more evil can you be?

[Kompas.com @kompascom]

Hentikan MBG”, "MBG: Makan Beracun Gratis,” begitu bunyi salah satu poster yang dibentangkan seratusan ibu dalam aksi keprihatinan di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (26/9/2025) sore.

Para ibu dari berbagai usia dan latar belakang, yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, membawa panci dan centong lalu memukulnya serentak sebagai simbol protes.

Kalis Mardiasih, pegiat Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, menambahkan bahwa para ibu juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kasus-kasus keracunan yang terjadi. Selain memastikan penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab, pemerintah juga diminta memberikan hak pemulihan kepada korban.

"Mereka datang untuk belajar, tapi kemudian tiba-tiba keracunan. Bagaimana kalau mereka punya komorbid atau risiko-risiko kerentanan lain?" ujar Kalis, dilansir dari KOMPAS.

📸: Kalis Mardiasih

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Laporan terbaru @tempodotco soal "dalang kerusuhan" mengungkap temuan:

1. Drone dipakai sebagai aba-aba penjarahan. 🤯
2. Ada pengkoordinir yang sebelumnya pernah galang massa dukung RUU TNI.
3. Tentara ditangkap sementara karena diduga terlibat kerusuhan.
4. Grup WA berisi instruksi pembakaran yang diduga dikoordinasi tentara aktif.

Gilak, tp yang ditangkapi dan dikriminalisasi justru warga sipil.

[Joko Anwar @jokoanwar]

Seriously, Dude?

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Kita jauh dari kata menang. THP DPR malah jadi naik: dari Rp54 juta jadi 65,5 juta perbulan.

Di saat yang sama, kekayaan pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif naik dari 19,6T ke 21,3T.

Rata-rata menteri kini memiliki kekayan 426 miliar. 671 kali lebih kaya dari rakyat biasa.

Pertanyaan: kenapa mereka bisa makin kaya tiap tahun, sedangkan rakyat mengalami penurunan kualitas hidup secara masif dan sistemik?

[Lutpi kekuatan asing @heylutpii]

@randomable_ Loh, guru minimal S1, dosen minimal s2 deng jurusan harus linear, masa sekelas presiden minimal SMA, Bagus dong malah harusnya minimal S3 biar pola pikirnya udah kebentuk banget soal politik, ini ngurus negara boy bukan ketua karang taruna

[lambuhh @Anakemak_2]

@txtdrimedia Data warga dikasih ke amrik
Manipulasi data kemiskinan
Masyarakat susah dapet kerja layak
MBG ngeracunin banyak siswa
Bacot soal efisiensi tapi tunjangan DPR dinaikin
Jajaran menteri hampir semuanya inkompeten

KAYA GITU DIBILANG HASIL?

[namyra @hi_namyraaa]

Semenjak tau cara bikin yogurt, aku nggak pernah beli.
Soalnya cuma pake 2 bahan aja ✨

Aku spill cara buatnya 👇

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @Naz_lira]

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗜𝗤 𝟱𝟴.

Aneh betul tiap kali dengar ada yg komentar :

“𝙆𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙄𝙟𝙖𝙯𝙖𝙝 𝙅𝙤𝙠𝙤𝙬𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙣𝙮𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙨𝙡𝙞 𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 ? 𝙆𝙖𝙪 𝙢𝙖𝙪 𝙗𝙞𝙡𝙖𝙣𝙜 𝙖𝙥𝙖 ?”.

Begitu picik dan dangkalnya pertanyaan itu.

Apakah setelah polemik berkepanjangan soal keaslian ijazahnya, memicu kegaduhan masyarakat, menguras energi publik, lalu terbukti ijazahnya asli, Jokowi berubah menjadi orang yang terdzalimi dan tampil sebagai Pahlawan begitu ?
Untuk motif dan tujuan itukah pertanyaan tersebut dilontarkan ?

𝙆𝙚𝙩𝙖𝙝𝙪𝙞𝙡𝙖𝙝, 𝙖𝙨𝙡𝙞 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙥𝙖𝙡𝙨𝙪𝙣𝙮𝙖 𝙞𝙟𝙖𝙯𝙖𝙝 𝙅𝙤𝙠𝙤𝙬𝙞, 𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙧𝙖𝙠𝙞𝙗𝙖𝙩 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙠 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙟𝙖𝙗𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙖𝙝 𝙙𝙞𝙨𝙖𝙣𝙙𝙖𝙣𝙜𝙣𝙮𝙖, 𝙏𝘼𝙉𝙋𝘼 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙞 𝙨𝙚𝙙𝙞𝙠𝙞𝙩𝙥𝙪𝙣 𝙩𝙖𝙣𝙜𝙜𝙪𝙣𝙜 𝙟𝙖𝙬𝙖𝙗 𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙥𝙚𝙧𝙗𝙪𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙝𝙪𝙠𝙪𝙢, 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙨𝙞 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙟𝙖𝙝𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙖𝙝 𝙙𝙞𝙡𝙖𝙠𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙩𝙚𝙡𝙖𝙝𝙣𝙮𝙖.

Kalau pun Ijazah Jokowi benar asli, dosanya merusak konstitusi, membebani utang yang brutal pada lebih dari satu generasi rakyat dimasa depan, menggunakan PSN bagi kepentingan proyek oligarki swasta, politisasi APBN bagi IKN yang menyulitkan keuangan negara, menyengsarakan petani dengan impor produk pangan gila-gilaan, merusak kualitas penyelenggaraan negara dengan menghancurkan sistem meritokrasi dan menggantinya dengan nepotisme, menodai demokrasi dengan mengerahkan ASN, perangkat daerah dan aparat negara untuk merusak netralitas dan independensi dalam pemilu, dugaan gratifikasi pada anak-anaknya, serta kebohongan-kebohongan lainnya, itu jauh beribu kali lebih jahat dari pada sekedar perbuatan memalsukan Ijazah.

Rasanya ingin tanya balik pada mereka,

“Kalau ada rampok masuk apartemen mu dengan menyamar sebagai tamu, meninggalkan KTP di lobi scurity, lalu digasak uang dan perhiasan emas mu, dibawa kabur seluruh mobil dan motor mu, dan kau menduga KTP-nya palsu atas dasar logika, tak mungkin pelaku kejahatan meninggalkan KTP asli.
Layak kah dipertanyakan : jika KTP-nya ternyata asli bagaimana ? Kau mau bilang apa ?”.

Begitu sulitkan logika sesederhana itu untuk dipahami..?

[Kang Proyek @KangCucii]

Barusan ngeliat curhatan orang yg cicilan KPR nya masuk ke fase floating, dan akhirnya dpt kenaikan cicilan hampir 100% dari 6jt an ke 12jt an.
Ada yg pernah atau sedang ngalamin?

Mungkin ini sedikit tips ya buat temen2 yang baru mau proses kpr atau sedang menuju fase floating !

[Mas Hara @Hnirankara]

Presiden Tua Bangka dan Operasi Intelijen

Di tengah chaos kebijakan Indonesia pasca Pilpres 2024, sosok Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai presiden, menjadi target utama amarah rakyat karena kebijakannya yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Pada usia 73 tahun, Prabowo memimpin negara dengan latar belakang militernya sebagai pelanggar HAM, serta dengan kontroversi yang tidak pernah surut.

Pertemuan Prabowo dengan pemred-pemred melalui wawancara di Hambalang pada 6 April 2025, yang disiarkan oleh beberapa media, salah satunya Narasi Newsroom, menjadi titik balik yang kembali memicu keresahan publik. Dalam wawancara tersebut, Prabowo tampak kehilangan arah, seolah-olah ia kekurangan informasi penting, bahkan untuk isu sekrusial RUU TNI yang sedang mengguncang stabilitas sosial.

Publik pun mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang presiden, yang seharusnya memiliki akses tidak terbatas ke informasi negara, bisa tampil begitu tidak siap? Keresahan ini diperparah oleh fakta bahwa telepon seluler Prabowo selalu dipegang oleh ajudannya, Teddy Indra Wijaya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Spekulasi liar pun bermunculan, apakah Prabowo sedang menjadi target operasi intelijen yang dirancang untuk "mengunci mati" dan melemahkan posisinya sebagai presiden?

Di balik semua ini, ada benang merah yang mengarah pada dinamika politik yang jauh lebih dalam, melibatkan Joko Widodo Jokowi, rival Prabowo dalam dua Pilpres sebelumnya, yang kini diyakini memiliki pengaruh besar atas kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024. Teddy dulunya adalah orang kepercayaan Jokowi yang kini berada di lingkaran terdekat Prabowo, sehingga memunculkan dugaan bahwa ada operasi intelijen yang sengaja menjadikan Prabowo sebagai boneka politik, sementara agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya terus berjalan.

-Sebuah Esai Konspirasi-

[Mas Hara @Hnirankara]

Prabowo, Presiden Indonesia yang Semakin Bodoh

Di tengah ancaman tarif dagang baru dari Amerika Serikat yang mencapai 32% terhadap ekspor Indonesia, Prabowo Subianto, tampil dengan penuh percaya diri mengumbar strategi yang katanya, akan menyelamatkan ekonomi bangsa dengan memaksimalkan Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi, dan memanfaatkan keanggotaan di dalam BRICS.

Bagi pemujanya yang (maaf) tolol, strategi Prabowo tadi akan mereka sambut dengan tepuk tangan, atau bahkan tangisan. Namun, benarkah strategi ‘jenius’ itu datang dari seorang Prabowo yang (dulunya) intelek, atau, hanya sekedar omong kosong dari Presiden yang semakin terlihat bodoh di mata saya?

Apakah dengan mengandalkan MBG, hilirisasi, dan keanggotaan BRICS bisa menjadi penopang ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik saja ini? Bisa, tapi saya bohong, hehehe. Faktanya, kurs IDR yang terus saja merosot hingga Rp16.950 per USD, tidak akan mampu menolong kita dari kenaikan harga-harga kebutuhan dari primer, tersier, hingga sekunder yang masih mengandalkan impor.

Esai kali ini sengaja saya buat dengan provokatif, karena saya pribadi sudah gelisah dengan semakin tumpulnya intelektualitas Presiden Prabowo.

Sebuah Esai

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

❗❗BANGUN GUYS❗❗

Sebelum nantinya jurnalis dalam negeri dilarang menyiarkan secara eksklusif jurnalistik investigasi melalui RUU Penyiaran, sekarang sudah ada Perpol (Peraturan Kepolisian) No. 3 Tahun 2025 yang mengekang jurnalis asing. Perpol ini terbit tanggal 10 Maret 2025 lalu.

Perlahan-lahan, kita sudah mencicipi tanda-tanda negara otoriter melalui pembungkaman pilar keempat demokrasi.

Hanya satu kata: LAWAN!

#TolakRUUPenyiaran