Sulaiman Sujono

Someone with a peculiar taste for legal, defence, and security issues

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@akuhanyaaku24 Dih masih ada aja itu FKPPI

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@sejak2006 Waktu jaman mahasiswa di BEM, sering cari opini beliau untuk bahan kajian. Lama banget ga denger nama beliau lagi.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@maunmaun_ Kalo saran sy coba ke ASEC. Kalau ke UN cari national officer, tapi UN fundingnya lagi ga stabil. Mending GIZ atau sejenisnya deh. ICRC kalo buka bagus juga untuk karir long term.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Ga merasa academically gifted, nilai juga biasa cenderung ngepas. Tapi moment humbled sama kehidupan, lebih ke turning point, itu waktu ga lolos CPNS Diplomat Kemlu tahun 2010 di wawancara dan ga lolos CPNS Bappenas 2018 karena nilai kurang 0.2

[Safa @safaracathasa]

Kalian yang pas kecil atau masa sekolah academically gifted, kapan ngerasa mulai being humbled sama kehidupan?

I'll share mine: UTS Kalkulus pas semester 1, pertama kali ngerasa takut kalo DO bakal gimana.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@jogstate Polri baru masuk UUD setelah amendemen, di naskah asli ga ada

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@maunmaun_ Program Officer ASEC?

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@ArsipNasionalRI Apakah saya bisa akses ini melalui website ANRI?

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@PikamonID

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Ooh 'cuma 3 bulan' itu strategi resmi toh.. Yayaya..

[SINDOnews @SINDOnews]

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengkritik balik terhadap mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang mengkritisi soal perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Menurutnya, sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah, Dino Patti Djalal seharusnya mengedepankan etika.

"Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

#DinoPattiDjalal #Gerindra #Habiburokhman #PresidenPrabowo #Sindonews

[Elisa @elisa_jkt]

Ya. Tidak semua warga mengetahui haknya (hak atas hunian layak, hak atas kerja layak, hak atas mobilitas, ksehatan, dll). Dan termasuk hak atas kota. Apalagi hak atas kota itu "agak abstrak".
Tapi minimal memang Pemerintah itu punya kewajiban memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal). Jika kota2 itu beneran penuhi 6 SPM itu, maka malah sudah lewati Jakarta, LOL....

Tentu pemenuhan SPM tersebut, perlu dibarengi dengan desakan warganya yang dengan sadar menyadari penuh hak nya sebagai warga negara. Sambil jangan lupa kewajibannya juga (misalnya: bayar pajak, hehe).

[Angga PF @AnggaPutraF]

40 kota setara jakarta itu bukan berarti dalam 5 tahun bisa bangun pencakar langit sebanyak ini.
1. Membangun transportasi publik yang mapan
2. Infra dasar
3. Ruang publik
4. Perizinan terpadu
Serta hal-hal lainnya yang membuat sebuah kota berkembang cepat dengan sendirinya.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Respon jawaban yang dibuka dengan ad hominem, selebihnya seperti jawaban yang rasanya Pak @dinopattidjalal sudah tahu juga jawabannya..

[kale @kalistohenituse]

JUST IN: Seskab Teddy merespon kritikan diplomat Dino Patti Djalal terhadap Prabowo

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@juliusibrani Yg POV orang pertama kan jarang bang 😁

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Konteks: seorang bintang ⭐⭐⭐ yang dicopot berkeras menyerahkan jabatannya ke ⭐⭐⭐⭐, tidak mau diupacarakan. Sementara ruangan sudah siap. Yang bertanggung jawab, ⭐⭐, mau ga mau maju.

⭐ ⭐: (ketok pintu) izin pak (ini ngomong ke ⭐⭐⭐⭐), ruangan untuk sertijab sudah siap.

⭐⭐⭐ : NANTI DULU!!!
---
Si ⭐⭐ keluar lagi. Sertijab lanjut tanpa ⭐⭐⭐.
---
Adalah 23an tahun kemudian si ⭐⭐ ditanya, gimana rasanya dibentak sama junior? Jawabannya: Biarin, bintangnya banyakan dia.

[Video & Arsip Sejarah @VideoSejarah]

"Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti", kata Presiden Habibie.

Jumat pagi 22 Mei 1998, Panglima ABRI Wiranto menghadap Presiden Habibie.

Wiranto melaporkan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar daerah secara besar-besaran menuju Jakarta, termasuk ke arah kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka, tanpa adanya koordinasi maupun perintah resmi dari Pangab.

Mendengar laporan tersebut, Habibie langsung mengambil keputusan tegas: Prabowo harus diganti dari jabatan Panglima Kostrad sebelum matahari terbenam pada hari itu.

Sore harinya, setelah mengetahui keputusan tersebut, Prabowo Subianto datang ke Istana Merdeka untuk menghadap Presiden Habibie.

Sintong Panjaitan yang berjaga di luar ruangan melihat Prabowo datang dengan pakaian lapangan lengkap dan membawa senjata api (pistol) yang tersarung di pinggangnya.

Berdasarkan aturan protokoler Istana yang sangat ketat, siapa pun tidak boleh membawa senjata ke hadapan presiden. Sintong kemudian meminta ajudan presiden untuk menegur dan meminta Prabowo mencopot senjatanya terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Prabowo mematuhi permintaan tersebut dan menyerahkan senjatanya.

Saat bertemu presiden, Prabowo mempertanyakan alasan pencopotannya dan menganggap keputusan itu sebagai penghinaan terhadap keluarganya serta keluarga mertuanya (Soeharto). Prabowo sempat meminta waktu untuk tetap memegang kendali pasukan Kostrad.

Presiden Habibie menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pergerakan pasukan Kostrad ke Jakarta dilakukan tanpa perintah Panglima ABRI. Ketika Prabowo menjelaskan bahwa gerakan itu murni untuk mengamankan presiden, Habibie menyanggah dengan mengatakan bahwa pengamanan presiden adalah tugas Paspampres di bawah koordinasi Pangab, bukan tugas Pangkostrad.

Pertemuan bertensi tinggi tersebut berakhir setelah Sintong Panjaitan meminta Prabowo meninggalkan ruangan karena waktu protokoler telah habis. Prabowo sempat menatap tajam, namun akhirnya menurut dan memberi hormat pada presiden sebelum pergi meninggalkan istana.

Prabowo akhirnya dipindahkan untuk menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI di Bandung. Sedangkan jabatan Pangkostrad diserahkan sementara kepada Johny Lumintang. Keesokan harinya saat ketegangan mereda, ia dicopot dan digantikan oleh Djamari Chaniago. Johny menjadi panglima Kostrad dengan jabatan tersingkat dalam sejarah, hanya 17 jam.

Bagi Wiranto saat itu yang terpenting adalah memenuhi tenggat waktu perintah presiden, bahwa Prabowo harus dicopot sebelum malam. Terlalu lama jika harus menunggu Djamari Chaniago datang dari Bandung. Akhirnya, Johny Lumintang yang berada di Jakarta ditunjuk untuk memimpin sementara Kostrad.

Bagi Habibie, membiarkan Prabowo memegang kendali pasukan hingga keesokan pagi adalah risiko yang terlalu besar. Pencopotan harus selesai sore itu juga, sebelum matahari terbenam.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Saking megangnya, seorang Mayjen dilarang masuk Mabesad oleh seorang bintara dari arah Gambir dan disuruh mutar cari jalan lain via Pasar Baru/Juanda. Seorang Mayjen dengan seragam lengkap dan kendaraan dinas yang sesuai pangkat dan jabatan.

[zhil @zhil_arf]

Pangkopassus yang menjabat pada Mei 1998 adalah Pangkopassus jalur ordal.

Panglima ABRI Wiranto awalnya berencana menunjuk Brigjen Nyoman Suwisma sebagai Pangkopassus baru.

Tiba-tiba, ada bawahan Wiranto yang nyelonong masuk rumah Soeharto lewat jalur ordal dan dengan sangat luar biasa belagu minta langsung ke Soeharto supaya pencalonan Suwisma dibatalkan dan diganti teman geng sekelasnya saat di Akmil dulu.

Alasan yang ia berikan ke Soeharto sederhana: Brigjen Suwisma adalah Hindu dan kafir.

Kafir penyembah sapi tidak layak jadi Pangkopassus. Hanya orang Islam yang berhak jadi Pangkopassus. Seperti inilah kualitas argumen yang diberikan Pangkostrad saat itu kepada Soeharto.

Soeharto setuju. Wiranto dilangkahi oleh anak buahnya sendiri, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad.

Peristiwa ketidakdisiplinan komando ini dicatat dalam autobiografi Wiranto, "Bersaksi di Tengah Badai".

Akibat manuver kubu-kubuan tentara ini, si Pangkostrad dan kedua teman gengnya yaitu si Pangkopassus yang baru, serta Pangdam Jaya saat itu, berhasil memonopoli tuntas semua pasukan tentara yang ditempatkan di Jabodetabek. Semuanya.

Ketika terjadi perburuan manusia, pemerkosaan massal, dan pembantaian massal manusia di Jakarta pada 13-15 Mei 1998, semua pasukan tentara di Jakarta adalah milik tiga orang ini.

Apabila di Jakarta terjadi kudeta, pasukan yang tersedia di Jakarta untuk mencegahnya hanyalah pasukan milik tiga orang ini.

Kalau *mereka* yang mengadakan kudeta dan menurunkan pasukan untuk menduduki gedung DPR/MPR, tidak ada pasukan lain di Jakarta yang bisa mencegahnya....

---

Pada 22 Mei 1998, Habibie dan Wiranto memecat Pangkostrad saat itu karena tertangkap,basah berencana melakukan kudeta.

Habibie juga memecat dua menteri jalur ordal, yaitu Mensos Tutut Soeharto dan Memperindag Bob Hasan. Mereka diganti dengan teknokrat.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Pertanyaannya tidak relevan Jenderal. Tidak ada pelanggaran hukum disana, dan Jenderal bukan aparat penegak hukum.

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@insanequeeny Karena apa alasannya?

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@erasmus70 Makin banyak bahan...

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@Neduszn8 It's Riise

[Sulaiman Sujono @ssujono]

Nah penting kan bahas relasi hukum dan kewenangan militer..

[JATOSINT @Jatosint]

⚠️Criticism is growing after Ternate Military District Commander Col. Jani Setiadi disbanded a public screening of "Pesta Babi/Pig Feast" (a documentary on deforestation in Papua). Activists and several lawmakers warned that stopping a film screening falls outside the military's authority and seriously raises concerns over freedom of expression and democracy

[Sulaiman Sujono @ssujono]

@Danaranindito @debuatomik @rdmakbar Astaga