Breaking news: Fraksi PAN dan Golkar sepakat tidak setuju dengan pemakzulan Gibran. Alasannya murni berdasarkan hukum, bukan politik.
Intinya ada tiga poin:
1. Siapa yang melakukan kesalahan? Gibran hanya bersekolah, lulus, lalu mengajukan ijazah aslinya kepada negara. Surat keterangan penyetaraan diterbitkan oleh negara, bukan Gibran. Jadi, jangan dibalik seolah-olah Gibran yang membuat surat keterangan palsu.
2. MA adalah lembaga hukum negara, bukan hukum Gibran. Putusan MA yang membatalkan surat keterangan tersebut berarti negara yang salah menerbitkannya, lalai, atau mengalami cacat administrasi. MA tidak pernah menyatakan Gibran melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen.
3. Jangan menyuruh korban menebus kesalahan negara. Kalau yang salah adalah negara, maka negara yang harus mengakui kesalahannya dan memperbaiki sistem. Bukan malah memakzulkan Gibran dan menyuruhnya menanggung akibat dari kesalahan negara. Itu namanya cuci tangan.
Kesimpulannya, yang bermasalah adalah sistemnya. Jadi, perbaiki sistemnya, bukan memakzulkan orangnya! 👌
Itu sudah jelas kecurangan!
Pernyataan menohok dari Mahfud MD soal putusan MK ini jadi bukti nyata hukum kita sedang dipermainkan.
Putusan yang komposisinya banyak menolak dan bersyarat, malah disulap oleh “Sang Paman” menjadi kemenangan sepihak. 😳
Gibran udah sampe di gedung DPR/MPR buat antar surat pengunduran diri.
Cerdik ga sihh dia, mundur saat proses pemakzulannya lagi bergulir.
Jangan heran kalo bentar lagi bakal ada narasi kasihan gibran, gibran berjiwa ksatria, gibran dizolimi, bahkan udah ada beberapa konten nangisin gibran di aplikasi sebelah.
Bakal ada yang lupa kalo dia dan keluarganya udah ngacak-ngacak konstitusi, bakal banyak yang mengesampingkan fakta bahwa dari awal negara ini udah mereka rusak. Mau ga mau harus diakui kalo sebagian masyarakat kita masih terlalu mudah disetir secara emosional dengan label "pengorbanan".